InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintahan Republik Indonesia berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah politik ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai slogan pemilu Prabowo-Gibran tidak akan mungkin terwujud jika menggunakan cara konvensional. Sangat penting bagi presiden baru untuk memperkenalkan kabinet yang terdiri dari para ahli dan bukan perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping yang dijalankan oleh para profesional dengan integritas yang baik.
Dengan perekonomian yang masih bergantung pada lahan dan sumber daya alam, seperti pertambangan mineral, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit, struktur dan formasi kabinet yang baru harus berfokus pada tiga tujuan strategis. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan melalui penerapan prinsip “polluters pay principle” dan mendorong investasi dalam inisiatif ramah lingkungan.
Kedua, penurunan emisi karbon, yaitu mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi hijau dan manufaktur. Ketiga, kelembagaan birokrasi yang efektif dan profesional, yaitu membangun Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan untuk memimpin penanganan perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
BACA JUGA: BPDPKS Gelar Refleksi 9 Tahun, Persiapkan Diri Sambut Tantangan Kedepan
Sejauh ini, minyak kelapa sawit telah berhasil bertransformasi dari ekspor komoditas bahan mentah menjadi produk turunan yang bernilai tambah. Hal ini merupakan model bagaimana suatu industri bertransformasi dengan keterlibatan pemerintah yang minimal, namun didukung kebijakan yang kondusif. Pemerintah harus mereplikasi kisah sukses kelapa sawit ini ke komoditas lainnya, termasuk pertambangan. Komitmen untuk membangun smelter dan baterai untuk mobil listrik serta pemberian insentif untuk penggunaannya sangat positif. Namun, program ini harus dilanjutkan dengan pembangunan ekosistem infrastruktur pendukung.
Saat ini, dua produk utama yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan omset ekspor negara. Pada 2023, batu bara dan minyak sawit memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14 persen dan 12 persen terhadap total omzet ekspor. Minyak sawit dianggap berkelanjutan dan terbarukan, namun masih dianggap menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan.
Pemerintah harus memperkenalkan langkah-langkah inovatif dan alternatif untuk menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan meminimalkan dampak lingkungan. Sementara itu, ketergantungan pada batu bara harus diatasi dengan menerapkan prinsip “polluters pay principle” yang mengharuskan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas polusi atau emisi karbon untuk membayar atau memberikan kompensasi atas penyerap karbon atau kerusakan terhadap lingkungan alam. Pajak karbon, pemerintah harus mendorong perusahaan pertambangan batu bara untuk berinvestasi dalam inisiatif ramah lingkungan, baik yang berbasis alam maupun berbasis teknologi.
BACA JUGA: AHY Tanggapi Seruan “All Eyes on Papua”, Masyarakat Papua Harus Hidup Baik dan Sejahtera
Bekerja sama dengan organisasi konservasi atau perhutanan sosial, perusahaan batu bara dapat berinvestasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan menggunakan proses alami untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan berkolaborasi bersama penyedia solusi teknologi, seperti lembaga penelitian atau start up pra-komersial, perusahaan pertambangan batu bara dapat berinvestasi pada energi terbarukan, mengurangi penangkapan karbon atau proyek penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi karbon dan menjadi netral karbon, sekaligus mendorong sektor domestik sektor teknologi masih dalam tahap percontohan.
Hal ini akan mempercepat transisi dari perekonomian berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, minyak kelapa sawit telah berhasil dikembangkan dari bahan mentah ekspor menjadi produk sampingan yang bernilai tambah, menyumbang sekitar 90 persen dari total ekspor. Ini, adalah model untuk mentransformasi industri dengan keterlibatan pemerintah yang minimal namun didukung oleh kebijakan yang mendukung.
