GIMNI Kritik Strategi Pengembangan Avtur Sawit: “Jangan Hanya Jadi Wacana!”

InfoSAWIT, BOGOR  – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonsia (GIMNI), menyinggung ketidakjelasan strategi pemerintah dalam mengembangkan bahan bakar pesawat (avtur) berbasis minyak sawit. Dalam Workshop Jurnalis Industri Hilir Sawit, dihadiri InfoSAWIT, di Bogor, Sabtu (22/2/2025), Sahat Sinaga menegaskan, pengembangan avtur sawit memerlukan komitmen teknologi dan alokasi bahan baku yang jelas. 

Ia menyebut, Indonesia telah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi avtur melalui dua proses yakni HVO dan polimerisasi. Namun, implementasinya dinilai lamban. “Contohnya, kita ingin bangun industri avtur, tapi bahan bakunya tidak jelas. Sawit bisa jadi solusi, tapi pemerintah belum punya roadmap yang konkret,” ujarnya. 

Ia mengkritik ketergantungan pada harga minyak global. “Kalau harga minyak mentah US$40 per barel, buat apa kita paksa sawit jadi avtur? Ini harus dihitung secara ekonomi. Jangan sampai kita hanya jadi pemain trial and error,” tegasnya. 

BACA JUGA: ESDM Percepat Transisi Energi Hijau dan Biodiesel Sawit Menuju Ketahanan Nasional 2025 

Sahat Sinaga juga mempertanyakan kebijakan perluasan kebun sawit. Menurutnya, dari 2,1 juta hektar lahan yang diusulkan untuk perkebunan, 650 ribu hektar seharusnya dialokasikan ke petani melalui Badan Pengelola Perkebunan (BPP), bukan korporasi. “Swasta kerap memperluas lahan secara tidak terkendali, sementara petani kecil kesulitan akses. Ini memicu konflik seperti penjarahan di Kalimantan Tengah,” paparnya. 

Data DMSI menunjukkan, produktivitas sawit turun dari 50 juta ton (2023) menjadi 48,7 juta ton (2024). “Penurunan 4% ini akibat tata kelola lahan yang buruk dan alih fungsi hutan tanpa kontrol,” tambahnya. 

Sinaga mengusulkan diversifikasi tanaman penghasil minyak selain sawit, seperti nyamplung (Calophyllum inophyllum), yang bisa tumbuh di daerah kering. “Pertamina perlu diberi 1,3 juta hektar lahan untuk menanam tanaman ini. Sawit bukan satu-satunya solusi energi,” tegasnya. 

BACA JUGA: BPDP Dukung Perkuat Swasembada Pangan dan Energi Menuju Indonesia Emas 2045

Ia juga mendesak pemerintah menuntaskan penetapan batas hutan sesuai Undang-Undang 41/1999 dan Perpres 5/2020. “Hutan produksi konversi harus dipatok jelas. Jangan sampai petani sawit dituduh perambah hutan, padahal batasnya tidak jelas,” tegasnya. 

Panggilan untuk Countervailing Power

Sahat Sinaga menekankan pentingnya menciptakan countervailing power untuk mengontrol dominasi korporasi. “Jika Pertamina atau BUMN lain punya lahan mandiri, mereka bisa stabilkan harga dan pasokan. Jangan biarkan pasar dikuasai segelintir pemain,” ujarnya. 

Sebagai penutup, ia mengingatkan agar kabinet pemerintahan baru fokus pada kebijakan pro-lingkungan dan pro-petani. “Masa depan sawit Indonesia tergantung pada keberanian kita keluar dari business as usual. Jangan sampai avtur dan biodiesel hanya jadi jargon, tapi petani tetap merana,” pungkasnya. 

BACA JUGA: Mentan Amran Sebut Indonesia Tak Akan Biarkan Industri Sawit Diganggu

Dengan kompleksitas tantangan ini, publik menanti langkah nyata pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sawit sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial. (T2)