InfoSAWIT, JAYAPURA – Upaya pemerintah untuk menjangkau wilayah terluar dalam menjaga stabilitas harga pangan kembali ditegaskan melalui langkah Kementerian Perdagangan. Kali ini, Papua menjadi titik fokus. Kementerian melakukan pengawasan langsung distribusi dan harga MINYAKITA di Pasar Sentral Hamadi, Kota Jayapura, dan gudang Perum Bulog Wilayah Papua, Selasa (24/6/2025).
Meski selama ini harga MINYAKITA di Papua tercatat lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700/liter, pengawasan terbaru menunjukkan adanya perbaikan. “Stok MINYAKITA di Jayapura tersedia dan harga sudah sesuai HET. Ini indikasi positif bahwa upaya distribusi mulai menunjukkan hasil,” ujar Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Mario Josko, dalam pernyataan resmi ditulis InfoSAWIT, Rabu (25/6/2025).
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 23 Juni 2025, harga rata-rata MINYAKITA di tingkat nasional mencapai Rp16.700/liter, menurun 1,76 persen dari bulan sebelumnya. Di Papua, harga sempat menyentuh Rp18.000/liter, namun telah turun menjadi Rp16.850/liter—sebuah penurunan signifikan sebesar 6,39 persen dalam seminggu.
BACA JUGA: Dorong B40, DPR Sebut Kunci Ketahanan Energi Nasional Ada di Produktivitas Sawit
Meski harga masih sedikit di atas HET, Mario optimistis penurunan ini menandai tren positif. “Papua hanya punya satu kota pembentuk harga, yakni Jayapura. Artinya, kalau distribusi lancar di sini, maka stabilitas harga akan segera dirasakan di wilayah lainnya,” tambahnya.
Kunci dari keberhasilan ini adalah kedatangan pasokan sebanyak 1.900 dus MINYAKITA dari PT Mahesi Agri Karya yang disalurkan melalui Perum Bulog. Penyaluran tersebut akan dilakukan secara merata ke berbagai wilayah di Papua.
Namun Mario mengingatkan, tantangan utama Papua bukan pada permintaan, tetapi pada pasokan dan geografis. “Kondisi wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan biaya distribusi naik dan kontinuitas terganggu,” jelasnya.
BACA JUGA: Produksi CPO Naik di April 2025, Konsumsi Domestik Justru Menurun
Untuk itu, pemerintah mendorong skema distribusi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Distribusi MINYAKITA bergantung pada skema Domestic Market Obligation (DMO) dari para eksportir Crude Palm Oil (CPO), yang kemudian dijalankan secara komersial tanpa subsidi pemerintah. Ini berarti, peran pelaku usaha—baik swasta maupun BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food—menjadi sangat penting.
“Distribusi harus tetap berjalan, walau tak disubsidi. Kita ingin produsen dan distributor aktif menyalurkan ke pasar rakyat, termasuk di wilayah terluar seperti Papua dan Maluku,” tegas Mario.
