InfoSAWIT, JAKARTA – Jejaring Lokadaya resmi meluncurkan LOKADANA, sebuah platform hibah partisipatif yang dirancang sederhana, fleksibel, dan berakar pada kebutuhan komunitas. Peluncuran ini ditandai dengan dibukanya Panggilan Hibah Mikro Siklus-1, sekaligus diskusi publik bertema “Hibah Itu Mestinya Menguatkan dan Memberdayakan” yang menghadirkan Tino Yosepyn (Lokadaya), Adam Kurniawan (Balang Institute), dan Nurul Saadah (SAPDA Yogyakarta). Acara daring ini diikuti oleh 240 perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari 38 provinsi.
Dalam satu dekade terakhir, ruang demokrasi di Indonesia kian menyempit. Indikator melemahnya kebebasan sipil, regulasi yang membatasi partisipasi warga, hingga rapuhnya lembaga pengawasan menjadi tanda kemunduran serius. Data BTI 2024 mencatat penurunan kualitas demokrasi akibat terkikisnya pemisahan kekuasaan. Laporan Freedom House menempatkan Indonesia hanya dengan skor 56/100 (Partly Free), sementara V-DEM Democracy Report 2025 memasukkan Indonesia ke dalam arus otokratisasi global.
“Setelah aksi massa 17+8, lebih dari 6.700 orang ditahan. Itu bukti nyata bahwa ruang demokrasi makin mengecil,” tegas Adam Kurniawan, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (3/10/2025).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 3 – 9 Oktober 2025 Tertinggi Rp 3.659,47 per Kg
Di tengah krisis demokrasi, OMS juga menghadapi krisis pendanaan. Nurul Saadah mengungkapkan, donor internasional kini lebih banyak menyalurkan dana melalui lembaga besar atau kontraktor internasional. “Organisasi kecil berbasis komunitas yang kritis justru tersisih. Pendanaan domestik pun sering diarahkan untuk agenda yang dekat dengan kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Survei Planet Indonesia 2025 bahkan mencatat 75% OMS kesulitan mengakses dana overhead, sementara 57% terhambat persyaratan administratif berlapis. Akibatnya, kelompok akar rumput kehilangan ruang menentukan strategi, padahal merekalah yang paling memahami persoalan di lapangan.
LOKADANA: Arisan untuk Gerakan
Di tengah situasi itulah LOKADANA hadir. Menurut Tino Yosepyn, platform ini bukan sekadar skema hibah, melainkan instrumen politik masyarakat sipil untuk memastikan gerakan tetap berdaulat, relevan, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Kuliah Perdana Poltek Kelapa Sawit CWE: BPDP Dorong SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
“LOKADANA ibarat arisan masyarakat sipil. Seperti arisan dalam budaya gotong royong, ia mengajak organisasi, komunitas, maupun individu untuk saling berbagi dan menopang,” jelas Tino.
Konsep ini menempatkan komunitas di pusat pengambilan keputusan: dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Prosesnya dibuat sederhana dan berorientasi pada kebutuhan nyata. Pada peluncuran perdana, terkumpul dana sebesar Rp36 juta untuk hibah darurat.
