Anomali di Pasar Beras dan Efek Domino HET
Ironisnya, di tengah surplus, harga beras justru merangkak naik. Biaya produksi meningkat, sementara bahan baku gabah kini dibeli minimal Rp6.500 per kilogram sesuai dengan HPP. Akibatnya, banyak penggilingan kecil gulung tikar — hanya pemain bermodal besar yang mampu bertahan.
Data Panel Harga Bapanas menunjukkan, sepanjang Juli 2025 harga beras medium rata-rata Rp12.990 per kilogram, dan premium Rp14.218. Keduanya memang masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), namun kenaikan ini mencerminkan distorsi pasar.
Distorsi tersebut melahirkan dead weight loss (DWL) — kerugian efisiensi yang tak dinikmati produsen maupun konsumen. Ketika pemerintah membatasi harga, produsen menahan stok, sementara permintaan tetap tinggi. Akibatnya, konsumen merasa pasar kekurangan beras, dan harga pun perlahan naik menuju titik keseimbangan baru — bahkan bisa melampaui HET itu sendiri.
BACA JUGA: Mentan Amran: Alihkan 5,3 Juta Ton CPO untuk B50, Indonesia Bisa Stop Impor Solar
Ekspor yang Kurang Kompetitif dan Peran Bulog yang Terbatas
Dalam kondisi surplus, ekspor seharusnya menjadi solusi logis. Sayangnya, beras Indonesia belum kompetitif di pasar global. Kualitasnya masih di bawah standar — kadar air, kebersihan, dan kadar patahnya belum memenuhi syarat internasional. Harganya pun 30–50 persen lebih mahal dibandingkan beras Thailand atau Vietnam.
Sikap protektif pemerintah terhadap ekspor juga memperburuk keadaan. Ketika fokus hanya pada ketahanan pangan domestik, pasar ekspor menjadi tidak stabil. Negara mitra kehilangan kepercayaan, dan eksportir sulit menjalin kontrak jangka panjang.
Di sisi lain, Bulog pun menghadapi keterbatasan. Dari kapasitas maksimal 3,8 juta ton, gudang Bulog kini sudah terisi sekitar 2 juta ton beras. Artinya, masih ada 1,8 juta ton ruang tersisa — tapi tak cukup untuk menyerap seluruh surplus gabah petani. Apalagi, kualitas beras yang diserap tahun ini dilaporkan kurang baik.
Menata Ulang Strategi Perberasan Nasional
Bulog tetap memiliki peran vital dalam ekosistem perberasan Indonesia. Namun untuk menjaga stabilitas, perlu langkah konkret: memperluas kapasitas gudang, memperbaiki manajemen stok, serta memperkuat kerja sama lintas sektor untuk operasi pasar dan bantuan sosial.
Lebih jauh dari itu, pemerintah harus berani meninjau kembali larangan ekspor beras. Selama kebijakan masih bersifat tambal-sulam dan reaktif, sistem pangan nasional akan terus rentan terhadap gejolak harga dan ketimpangan rantai nilai.
Perubahan kecil pada sebuah kebijakan mungkin tampak sepele. Tapi seperti pepatah di awal tulisan ini, the devil is in the detail. Ketika detail diabaikan, kebijakan yang niatnya mulia bisa berbalik arah — dan yang paling dulu merasakan dampaknya, seperti biasa, adalah petani kecil di pelosok negeri. (*)
Penulis: Rama Kurniawan / Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Pertanian IPB
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.
