InfoSAWIT, JAKARTA – Kewajiban mandatori biodiesel yang lebih tinggi, seperti penerapan B50, dinilai dapat berdampak signifikan terhadap pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) serta kesejahteraan petani sawit. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Widyono Soetjipto, periset dari Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI), dalam kajiannya berjudul “Dampak Kenaikan Mandatori terhadap Pungutan Ekspor dan Harga TBS”.
Menurut Dr. Widyono, peningkatan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 akan membutuhkan tambahan bahan baku CPO yang cukup besar. “Kebutuhan CPO untuk B40 mencapai sekitar 14,2 juta kiloliter, sedangkan untuk B50 meningkat hingga 18,69 juta kiloliter. Artinya, ada tambahan kebutuhan sekitar 4,49 juta kiloliter,” jelasnya saat FGD Keseimbangan Kebijakan Energi Dalam Implementasi Mandatori Biodiesel, dihadiri InfoSAWIT, Jumat (17/10/2025).
Dari hasil simulasi, apabila pasokan biodiesel meningkat maka akan ada penyesuaian pungutan ekspor, tarif PE perlu naik dari 10% menjadi 15,17% agar tetap mampu mendanai subsidi biodiesel. “Dengan kenaikan itu, beban subsidi dapat tertutup, namun konsekuensinya harga ekspor sawit menjadi lebih mahal,” tambah Dr. Widyono.
BACA JUGA: PUSTAKA ALAM: Ada Ketidaksesuaian Klaim Satgas PKH Soal Penguasaan Kembali Lahan Sawit
Sementara dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila tarif pungutan ekspor dipertahankan pada angka 10%, volume ekspor CPO justru dapat meningkat hingga 30,9 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan subsidi program biodiesel. Namun, untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah perlu membatasi subsidi biodiesel hingga Rp3.460 per liter, lebih rendah dibanding rata-rata subsidi saat ini yang mencapai Rp7.200 per liter.
“Bila subsidi tidak dikendalikan, ada risiko kenaikan inflasi dan tekanan pada APBN. Karena itu, skenario penyesuaian tarif PE menjadi sangat penting,” papar Dr. Widyono.
Harga TBS Petani Terancam Turun
Kenaikan pungutan ekspor juga diprediksi berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Dalam simulasi Pranata UI, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menekan harga TBS hingga Rp333,67 per kilogram. Dengan demikian, kenaikan PE dari 10% menjadi 15,17% berpotensi menurunkan harga TBS sekitar Rp1.725 per kilogram.
“Biaya ekspor yang meningkat akan ditanggung oleh eksportir, namun pada akhirnya akan menekan harga CPO di pasar domestik. Penurunan harga ini berimbas langsung ke petani, terutama petani sawit swadaya,” ungkapnya.
Dr. Widyono menegaskan bahwa kebijakan peningkatan mandatori biodiesel harus diiringi perhitungan yang matang terhadap dampak ekonomi di hulu. “Kita perlu menyeimbangkan antara kepentingan energi berkelanjutan dan kesejahteraan petani sawit. Tanpa skema kompensasi yang adil, kebijakan mandatori berisiko memicu ketimpangan di rantai pasok,” ujarnya.
Ia menutup dengan rekomendasi agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme penyesuaian tarif PE secara fleksibel, disertai evaluasi berkala terhadap dampak harga di tingkat petani dan pasar ekspor. (T2)
