InfoSAWIT, JAKARTA – Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dinilai perlu ditegakkan secara konsisten dan menyeluruh, tidak hanya menyasar pemasok (supplier), tetapi juga bahan baku dan pelaku usaha secara langsung. Penegasan ini disampaikan Rismansyah Danasaputra, Direktur PT MISB, dalam diskusi terkait penguatan kepatuhan ISPO di sektor kelapa sawit.
Menurut Rismansyah, sanksi hingga pencabutan izin harus menjadi konsekuensi nyata apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan ISPO. Namun ia menekankan, substansi ISPO sejatinya bukan untuk kepentingan pencitraan semata, melainkan ditujukan langsung kepada pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok.
“ISPO itu ditujukan kepada pelaku langsung, bukan sekadar formalitas. Kalau tidak ada perbaikan dan tetap melanggar, sanksi pencabutan izin harus diberlakukan,” ujarnya, dalam FGD Pembaruan ISPO, dihadiri InfoSAWIT, Senin (22/12/2025).
BACA JUGA: Kriteria Pemilihan Traktor Pertanian yang Tepat untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Ia menyoroti persoalan klasik dalam industri sawit, yakni kejelasan asal-usul bahan baku. Hingga kini, praktik penggunaan bahan baku yang belum sepenuhnya tersertifikasi masih ditemukan, termasuk fenomena yang kerap disebut sebagai aspal atau asli tapi palsu.
“Harapan kami ke depan, setiap perusahaan dan petani memiliki sertifikat yang jelas. Identitas dan asal bahan baku harus bisa ditelusuri, supaya tidak ada lagi cerita soal bahan baku yang statusnya abu-abu,” tegas Rismansyah.
Rismansyah juga mendorong adanya kewajiban peningkatan penggunaan bahan baku bersertifikat secara bertahap. Ia menyebut, pelaku usaha harus memiliki target yang terukur dan tidak stagnan dari tahun ke tahun.
BACA JUGA: CPOPC Tegaskan Peran Strategis Minyak Sawit bagi Ketahanan Pangan Global
“Misalnya dimulai 30 persen di tahun pertama, lalu harus naik setiap tahun. Mau naik 5 persen atau 10 persen per tahun, itu harus jelas. Tidak boleh berhenti tanpa peningkatan,” jelasnya.
Selain penguatan di sisi hulu, ia menilai kolaborasi dengan sektor hilir juga menjadi kunci. Kerja sama dengan eksportir CPO dan industri pengolahan perlu diperkuat agar standar keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh rantai pasok.
“Kita juga perlu kerja sama dengan teman-teman di hilir, terutama eksportir CPO. Kebijakan harga dan ketentuan ekspor yang ditetapkan pemerintah harus selaras dengan kemampuan pabrik kelapa sawit (PKS) dalam menerima bahan baku bersertifikat,” katanya.
BACA JUGA: Di Bawah Kendali Fangiono, ANJT Kantongi Kredit Jumbo Rp4,85 Triliun dari BRI
Ia menilai, tanpa sinergi antara petani, PKS, eksportir, dan regulator, penerapan ISPO secara menyeluruh akan sulit tercapai. Padahal, tuntutan pasar global terhadap transparansi, keberlanjutan, dan keterlacakan produk sawit terus meningkat.
“Ke depan, ISPO bukan lagi sekadar kewajiban regulasi, tapi kebutuhan agar sawit Indonesia tetap diterima dan berdaya saing di pasar internasional,” pungkas Rismansyah. (T2)
