Sentralisasi ekspor melalui satu jalur dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta menurunkan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional.
Dinilai Berisiko terhadap Kepercayaan Pasar Global
POPSI juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap persepsi pasar internasional terhadap industri sawit Indonesia.
Di tengah tuntutan global terkait transparansi rantai pasok dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR), kebijakan ekspor yang terlalu terpusat dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola sawit nasional.
BACA JUGA: Tantangan PSR Masih Besar, Kementan Sebut Produktivitas Sawit Rakyat Jadi Kunci Masa Depan Industri
“Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat dibangun melalui monopoli perdagangan, melainkan melalui keterbukaan tata kelola, perlindungan petani, persaingan usaha yang sehat, dan transparansi rantai pasok,” ujar Darto.
Karena itu, POPSI meminta pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap rancangan tata kelola ekspor sawit dengan melibatkan petani sawit, koperasi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
POPSI juga mendesak pemerintah memastikan tidak terjadi monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam tata niaga sawit nasional apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan. (T2)
