InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama kalangan akademisi dan organisasi internasional mulai memperkuat strategi diplomasi sawit berkelanjutan guna menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Upaya tersebut diwujudkan melalui lokakarya penyusunan modul pelatihan diplomasi sawit yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada 6–7 Mei 2026.
Kegiatan ini mempertemukan lebih dari 20 perwakilan kementerian dan lembaga dalam program Peningkatan Kapasitas Negosiasi dan Diplomasi Luar Negeri terkait Praktik Berkelanjutan Minyak Sawit. Program tersebut dijalankan oleh Center for World Trade Studies Universitas Gadjah Mada bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan dukungan United Nations Development Programme melalui program Forest, Agriculture, and Sustainable Trade (FAST) Project.
Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Kemenko Perekonomian, Moch. Edy Yusuf, menegaskan bahwa forum ini bertujuan menyatukan narasi Indonesia terkait sawit di forum internasional.
BACA JUGA: MADANI Berkelanjutan: Karhutla 2026 Capai 71 Ribu Hektar, Area Konsesi Sawit Jadi Perhatian
“Tujuan peningkatan kapasitas ini adalah menciptakan satu frekuensi yang seragam di seluruh kementerian dan lembaga,” ujarnya, dilansir InfoSAWIT dari CWTS UGM, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, selama ini penyampaian narasi mengenai sawit Indonesia di berbagai forum global masih kerap berbeda-beda sehingga dinilai melemahkan posisi diplomasi nasional.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif CWTS UGM, Dr. Maharani Hapsari, menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk mengonsolidasikan pengetahuan sawit yang selama ini tersebar di berbagai sektor sekaligus mendokumentasikan pengalaman diplomasi sawit Indonesia secara sistematis.
Pada hari pertama, diskusi berfokus pada kebutuhan peserta dan penyusunan modul dasar diplomasi sawit. Perwakilan Kementerian Luar Negeri mengusulkan agar materi dibuat lebih praktis dan aplikatif sehingga mudah digunakan diplomat saat menghadapi negosiasi internasional.
Modul awal tersebut akan memuat posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global, struktur industri sawit dari hulu hingga hilir, serta poin-poin utama untuk advokasi internasional seperti kontribusi ekonomi, komitmen lingkungan, dan inovasi produk turunan sawit.
Dalam forum itu, ahli sawit Dr. Jenny Elisabeth mendorong agar cakupan materi tidak hanya membahas crude palm oil (CPO), tetapi juga seluruh produk turunan sawit melalui konsep “Lima F”, yakni Food, Feed, Fiber, Fuel, dan Fertilizer.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I-Mei 2026 Naik Rp74,63 per Kg
Memasuki hari kedua, pembahasan bergeser pada isu keberlanjutan, regulasi ekspor, persyaratan pasar global, hingga studi kasus sertifikasi sawit nasional.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah penguatan sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil. Perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan hasil studi Dutch Emission Authority pada Maret 2026 yang menyoroti masih lemahnya sistem data dan keterlacakan ISPO karena administrasi yang sebagian besar masih berbasis dokumen fisik.
Kritik serupa juga disampaikan Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menilai capaian sertifikasi ISPO bagi petani swadaya masih sangat rendah, bahkan belum mencapai 1%. Angka tersebut dinilai tertinggal dibanding sistem sertifikasi sawit Malaysia atau MSPO yang telah menjangkau sekitar 90% petani swadaya.
