Meski demikian, peserta lokakarya sepakat bahwa kelemahan tersebut perlu diakui secara terbuka sembari tetap menonjolkan berbagai capaian positif Indonesia dalam pengelolaan sawit berkelanjutan.
Perwakilan Kementerian Pertanian, Ratna Sariati, mengingatkan agar delegasi Indonesia tidak bersikap inferior dalam forum internasional karena ISPO telah berkembang selama lebih dari satu dekade.
Di sisi lain, Syauqi Ahmada dari Kemenko Perekonomian mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi digital SI-ISPO untuk meningkatkan interoperabilitas data lintas kementerian.
BACA JUGA: Kutai Timur Siapkan Pemetaan Geospasial Perkebunan Sawit untuk Tekan Konflik Lahan
Perspektif petani swadaya juga menjadi perhatian penting dalam lokakarya tersebut. Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit menilai narasi petani kecil yang kerap menjadi sasaran kritik internasional masih belum banyak tercermin dalam modul pelatihan diplomasi.
Selain penyusunan materi, lokakarya juga membahas rencana kunjungan lapangan sebagai bagian dari program pelatihan. Peneliti CWTS UGM, Iman K. Nawireja, menjelaskan bahwa peserta nantinya akan diajak melihat langsung praktik sawit berkelanjutan di sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera.
Menutup kegiatan tersebut, Dr. Maharani Hapsari menegaskan bahwa program ini tidak hanya ditujukan sebagai pelatihan jangka pendek, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan diplomasi sawit Indonesia yang akan terus diperbarui dan diwariskan kepada generasi berikutnya. (T2)
