InfoSAWIT, JAKARTA – Menjadi lumrah bila untuk saat ini semua sektor bisnis harus mengadopsi prinsip berkelanjutan (ramah lingkungan & sosial), pun tak terkecuali sektor perbankan. apalagi untuk pengembangan sektor sawit, penyedia modal tersebut didorong untuk menerapkan pembiayaan hijau, lantaran bila tidak bakal ada resiko yang dihadapi.
Sebelumnya Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencoba untuk menginventarisir isu seputar perkebunan kelapa sawit di dunia, hasilnya isu deforestasi mendominasi sekitar 54% lantas disusul isu gas rumah kaca (GRK) mencapai sekitar 26% dan masalah keragaman hayati atau bodiveristi yang juga mncapai 26%. “Ini adalah isu yang bisa ditanggapi menjadi resiko, sebab itu harus menjadi perhatian kita,” tutur Country Director RSPO wilayah Indonesia, Tiur Rumodang, kala itu.
Bahkan hingga saat ini isu tersebut masih saja muncul, dan kerap menjadi salah satu risiko bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia kedepan. Lembaga nirlaba RSPO hingga saat ini berupaya untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mendorong penerapan prinsip berkelanjutan di semua sektor.
Salah satu sektor yang saat ini didorong untuk menerapkan prinsip berkelanjutan ialah dari sektor pemodal atau perbankan. Merujuk hasil riset yang dilakukan RSPO bekerjasama dengan Landscape Indonesia, World Agroforestry Centre (ICRAF), Profundo dan Center for International Forestry Research (CIFOR), yang terangkum dalam laporan berjudul “Mengelola Risiko Kelapa sawit: Laporan singkat untuk pemodal”, mencatat sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi risiko reputasi, regulasi, dan keuangan yang cukup besar jika terus mendukung perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.
Oleh sebab itu perlu ada tidakan guna mengelola dampak buruk lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh praktik-praktik produksi kelapa sawit yang belum menerapkan praktik berkelanjutan. Apalagi para pemangku kebijakan telah menerapkan berbagai peraturan yang mengarah pada perlindungan lingkungan, misalnya kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atas izin baru di hutan primer, lahan gambut.
CEO Lanskap Indonesia, Agus P Sari mencontohkan, bila suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit tersandung kasus lingkungan, maka dampaknya tidak hanya dipikul oleh perusahaan saja, namun pula bakal dirasakan oleh para pemodal yang telah mengucurkan pembiayaan perkebunan dalam bentuk kredit.
Bisa dibayangkan, pemodal yang bisa saja adalah perbankan yang memberikan pembiayaan ke perusahaan akan sulit untk menarik kembali investasi yang telah terlanjur diberikan. “Bagaimana perbankan akan menarik kembali pembiayaan yang sudah terlanjur diberikan?” kata Agus kepada InfoSAWIT di Jakarta.
Dengan demikian bahwa risiko dari tidak diterapkannya praktik berkelanjutan bakal memunculkan efek domino, yang ujungnya bakal menimbulkan risiko finansial untuk perusahaan termasuk menjadi risiko bagi pemberi modal dan investornya. (T2)
