InfoSAWIT, JAKARTA – Meningkatnya komitmen lembaga pendanaan internasional terhadap agenda adaptasi perubahan iklim membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mengakses pembiayaan global. Namun, peluang tersebut dinilai hanya dapat dimanfaatkan apabila didukung kualitas perencanaan program, data yang kredibel, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendanaan.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam sesi pleno bertajuk “Pendanaan Berkelanjutan untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia” pada Seminar Nasional Ketahanan Iklim yang Berkelanjutan: Pengalaman dari Lima Proyek Adaptation Fund di Indonesia, yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzami, saat membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa penguatan kapasitas adaptasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (1/7/2026), menurutnya, perubahan iklim tidak hanya meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem dan bencana alam, tetapi juga berpotensi mengganggu produksi pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, ketahanan energi, hingga mengancam keanekaragaman hayati.
Franky mengungkapkan bahwa tantangan adaptasi semakin besar karena masih adanya kesenjangan pendanaan global. Mengacu pada UNEP Adaptation Gap Report 2025, kebutuhan pembiayaan adaptasi dunia diperkirakan mencapai 12 hingga 14 kali lipat lebih besar dibandingkan aliran dana yang tersedia saat ini.
Dalam kondisi tersebut, berbagai instrumen pembiayaan internasional seperti Green Climate Fund (GCF) dan Adaptation Fund (AF) dinilai menjadi sumber pendanaan strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Senin (29/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Masih Menguat
Ia menambahkan, Indonesia telah berhasil mengakses pendanaan Adaptation Fund melalui KEMITRAAN sebagai lembaga nasional yang telah memperoleh akreditasi. Ke depan, pemerintah mendorong semakin banyak lembaga nasional memperoleh status serupa agar akses terhadap pendanaan internasional semakin luas.
Senada dengan itu, Koordinator Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Kardono, menilai peluang memperoleh pembiayaan internasional sebenarnya cukup besar. Namun, proses pengajuan masih menghadapi tantangan karena mekanisme yang panjang dan kompleks.
Menurutnya, mulai dari penyusunan concept note, proposal, hingga proses persetujuan dapat memerlukan waktu bertahun-tahun sehingga dibutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk memenuhi seluruh persyaratan donor internasional.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, mengatakan kebutuhan pembiayaan adaptasi tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pendanaan, baik domestik maupun internasional.
Ia menjelaskan, BPDLH memiliki mandat menghimpun dana dari berbagai sumber, mulai dari lembaga multilateral, bilateral, filantropi, hingga sektor swasta, kemudian menyalurkannya secara lebih fleksibel kepada para penerima manfaat.
Joko menegaskan bahwa penguatan pendanaan iklim membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, BPDLH tidak menggantikan peran lembaga non-pemerintah, tetapi justru melengkapinya sebagai pengelola dana.
