Anggota GAPKI sendiri hingga Maret 2019 lalu baru ada sekitar 335 perusahaan yang memperoleh sertifikat ISPO, dari total anggota GAPKI per maret 2019 berjumlah 725 perusahaan.
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Ermanto Fahamsyah mengungkapkan, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang mengakibatkan proses sertifikasi ISPO di lapangan berjalan lamban, diantaranya pertama, terkait pemahaman dan kebijakan tentang konsep sustainability (keberlanjutan) di Indonesia.
Persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks Indonesia adalah pemahaman bersama tentang definisi dan konsep dasar dari sustainability dalam pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit.
BACA JUGA: Permintan Minyak Sawit di India Meningkat, Lantaran Harga lebih Murah
Kedua, mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO. Masalah mendasar dalam mekanisme kelembagaan ISPO terletak pada mekanisme penyelenggaraan proses sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak tidak transparan, tidak ada tanggung-gugat dari pelaksana audit dan penilaian akhir serta waktu yang lama dalam penentuan keputusan pemberian sertifikasi ISPO.
“Adanya peran besar yang diberikan kepada Komisi ISPO dalam proses Sertifikasi ISPO, melalui Sekretariat ISPO yang berada di bawah Kementerian Pertanian, juga dinilai sebagian pihak menjadi hambatan praktis bagi pelaku dan lembaga sertifikasi ISPO yang seharusnya bersifat independen,” catat Ermanto.
Ketiga, substansi prinsip, kriteria dan indikator dari Sistem Sertifikasi ISPO. ISPO diklaim sebagian pihak lebih mencerminkan kepentingan nasional. Di lain pihak, ISPO tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar dan konsumennya, karena dianggap sebagai kebijakan lokal dan memiliki kelemahan dalam kriterianya. Standar dan kriteria yang dibuat belum mampu menjawab kelemahan tata kelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi.
BACA JUGA: Sawit Efektif Mereduksi Emisi Karbon
Keempat, legalitas dan pembiayaan sertifikasi ISPO. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO selama ini dinilai kurang berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor, antara lain, mengenai pemenuhan aspek legalitas dan masalah pembiayaan.
