Namun progress bagi petani masih sangat minim hanya mencapai 0,2% dari total lahan yang dikelola mencapai 6 juta ha. Padahal waktu wajib penerapan ISPO bagi petani hanya tersisa dua tahun saja lantaran akan efektif berlaku di 2025.
Upaya melecut penerapan ISPO bagi petani pun dilakukan, pemerintah bahkan telah berupaya melakukan bantuan pembiayaan melalui Program Sarana dan Prasarana dengan menetapkan 140 paket sertifikasi ISPO. Namun sayangnya itu belum membuat petani tertarik lantaran yang sedang proses pengajuan masih bisa dihitung dengan tangan.
Diakui pemerintah hambatan terbesar dalam penerapan kebijakan ISPO salah satunya mengenai pendaftaran petani melalui Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB), untungnya untuk beberapa daerah seperti di Kabupaten Paser untuk STDB dibantu. Kedepan untuk pemerintah daerah pun didorong tidak lagi mengajak petani untuk mendaftar STDB, tetapi langsung menarik mereka untuk mendaftar STDB.
BACA JUGA: 4 Pesan Penting Dari Petani Sawit Buat Capres Ganjar Pranowo
Lantas apa yang bisa mendorong ISPO bagi petani bisa cepat sesuai harapan?, apa saja yang mesti dilakukan?. Untuk lebih lengkapnya pembaca bisa melihatnya pada sajian Rubrik Fokus Edisi Agustus 2023. (T2)
