InfoSAWIT, PEKANBARU – Pada Senin, 18 September 2023, Direktur Jenderal Perkebunan RI, Andi Nur Alam Syah, melakukan kunjungan ke kediaman Gubernur Riau, Syamsuar. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka membahas program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di provinsi yang dikenal dengan sebutan “Bumi Lancang Kuning” ini.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan menjelaskan bahwa tujuan utama pertemuan adalah untuk membahas pencapaian program PSR melalui jalur kemitraan. Program ini bertujuan untuk menjaga luas perkebunan kelapa sawit dan meningkatkan produktivitasnya di provinsi Riau. Andi Nur Alam Syah menyebut kolaborasi ini sebagai langkah luar biasa untuk mendukung sektor sawit di wilayah tersebut.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2022, dan sekitar 19 persen dari luas tersebut berada di Riau. Meskipun Riau merupakan provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia, banyak kebun kelapa sawit di sana yang sudah mencapai usia 20-25 tahun. “Saatnya harus sudah dilakukan peremajaan,” ungkap Andi Nur Alam Syah, dikutip InfoSAWIT dari laman resmi Pemprov Riau, Selasa (19/8/2023).
BACA JUGA: Cara Mudah Beli Bibit Sawit Ala PTPN V, Tanpa Tertipu Bibit Palsu
Lebih lanjut Andi Nur Alam Syah menjelaskan, bahwa pihaknya telah menetapkan target replanting sawit rakyat untuk tahun 2023. Target tersebut mencakup sekitar 20 ribu hektar melalui berbagai jalur, termasuk kemitraan dengan perusahaan, pemerintah, dan swasta. Untuk provinsi Riau, targetnya adalah sekitar 10 ribu hektar. Selain melalui kemitraan, program ini juga akan dilaksanakan melalui jalur dinas.
Dirinya menekankan bahwa ada peraturan yang mengatur agar petani dan perkebunan segera mengajukan program PSR. Namun, kendala muncul karena beberapa kebun masih berada dalam kawasan hutan, sehingga menghambat proses replanting.
Sebab itu Ia menekankan pentingnya mencari solusi untuk masalah ini, dan berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) turun tangan untuk mengecek dan memastikan agar kebun-kebun sawit rakyat yang masuk dalam kawasan hutan bisa mendapatkan program PSR.
BACA JUGA: Berikut Top 5 Saham Sawit, Tertinggi Harga Saham Sawit Naik 8,72 Persen Pada Senin (18/9)
Dijelaskan bahwa jika kebun tersebut masih berada dalam kawasan hutan dan belum memenuhi persyaratan, maka pihaknya tidak dapat memberikan pendanaan. Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas Perkebunan provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Gubernur Riau, Syamsuar, sangat mendukung upaya untuk memanfaatkan potensi daerah ini dengan baik. Ia berharap agar lahan-lahan yang dianggap sebagai kebun rakyat dan kebun masyarakat yang saat ini masuk dalam kawasan hutan dapat segera dilepaskan atau diubah statusnya. (T2)
