InfoSAWIT, JAKARTA – Bentrokan antara warga dan aparat kepolisian di kawasan kebun sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, telah menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan anggota Komisi IV DPR RI. Peristiwa tersebut terjadi saat warga melakukan demonstrasi terkait konflik perkebunan sawit, menuntut pemenuhan hak mereka atas plasma dari perusahaan yang memperoleh izin pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
Pada Sabtu (7/10) lalu, dalam aksi demonstrasi, satu warga tewas dan dua lainnya mengalami kondisi kritis akibat dugaan penggunaan timah panas oleh oknum polisi. Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, mengecam keras kejadian tersebut, meminta aparat kepolisian menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan.
“Warga berhak mendapat keadilan dan pemenuhan hak mereka, terutama mengenai plasma 20 persen dari perusahaan yang memegang izin Hak Guna Usaha (HGU). Masalah ini harus segera diselesaikan oleh pihak terkait, dan Pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun ini,” ujar Daniel Johan seperti dikutip InfoSAWIT dalam laman resmi DPR RI, Senin (16/10/2023).
BACA JUGA: Akhirnya Konflik Tuntutan Plasma Sawit di PT HMBP Berujung Jatuhnya Korban
Menurut Daniel, konflik ini terjadi karena PT HMBP tidak memenuhi kewajibannya kepada warga setempat. Keengganan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban plasma 20 persen menjadi pemicu konflik sosial yang merugikan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya pemerintah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memperoleh izin pemanfaatan lahan mematuhi peraturan yang ada, terutama terkait hak-hak masyarakat lokal.
“Cabut saja HGU-nya kalau tidak memenuhi plasma dan peraturan yang ada. Pemerintah harus memperhatikan tuntutan rakyat. Jangan sampai demi keuntungan perusahaan, warga yang dirugikan,” tutur Daniel.
Anggota DPR ini juga menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh terkait penggunaan kekerasan oleh oknum polisi dan mengingatkan pihak kepolisian untuk bersikap humanis dalam penanganan demonstrasi. Selain itu, ia mendesak agar pihak perusahaan dan pemerintah mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan memahami tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
BACA JUGA: Pecah Lagi, Masyarakat Desa Bangkal Demo Berakhir Bakar Kantor PT HMBP di Seruyan
DPR berharap bahwa penyelesaian konflik perkebunan ini akan mengakhiri penderitaan warga Seruyan dan menciptakan solusi berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Daniel Johan dan anggota Komisi IV DPR RI lainnya berkomitmen untuk memastikan bahwa tuntutan warga diperjuangkan dan bahwa keadilan ditegakkan di semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. (T2)
