InfoSAWT, SURABAYA – Pada saat ini, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 35 persen di pasar sawit global dan diharapkan terus meningkat. Meskipun demikian diyakini masih ada masalah yang perlu diatasi, termasuk diantaranya mengenai munculnya kebijakan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi atau yang kerap dikenal dengan kebijakan EUDR.
Diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia justru telah mengambil sejumlah langkah strategis, diantaranya pertama, melakukan misi bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia ke Brussel.
Lantas kedua, membentuk gugus tugas (joint task force), yang pada pertemuan pertama telah menghasilkan workprint diantaranya, petani harus masuk dalam rantai pasok, serta memastikan skim sustainability yang sudah ada yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) bisa di Terima EU.
BACA JUGA: Audit Sawit Mesti Transparan, Hasil Denda Administrasi Perlu Diketahui Publik
Ungkap Musdhalifah, upaya diskusi menjadi sangat penting dalam menjamin di pasar bahwa skim sustainable yang sudah berjalan bisa diterima Uni Eropa.
Lantas ketiga, mengenai penerapan traceability (ketelusuran), lantaran sekitar 40% areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola petani, dan keempat mengenai pemanfaat sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
“Kami akan infokan kepada uni Eropa supaya tidak menjadi hambatan produk kita di pasar Eropa. Semua kalau bisa terkomunikasikan dengan baik,” katanya, saat memberikan sambutan pada pada kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia 2023 (PERISAI 2023), dihadiri InfoSAWIT, akhir Oktober 2023 lalu di Surabaya.
BACA JUGA: Pemutihan Perkebunan Sawit Skala Besar Buka Celah Pelanggaran Berulang
Selanjutnya untuk melanjutkan diskusi antara pemerintah Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa, gugus tugas EUDR itu akan kembali melakukan rapat kedua pada 12 Desember 2023 mendatang. (T2)
