InfoSAWIT, PALEMBANG — Dalam upaya mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, IPB Training menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pemetaan Lokasi Perkebunan Sawit di Palembang, Sumatera Selatan, pada 20–23 Mei 2025. Pelatihan ini menyasar peningkatan kapasitas petani sawit dan aparat daerah dalam memahami legalitas lahan serta penggunaan teknologi spasial modern.
Kegiatan yang digelar atas kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian ini diikuti oleh 88 peserta dari tiga kabupaten sentra sawit utama di Sumsel, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Agus Darwa, membuka acara sekaligus menegaskan pentingnya pemetaan sebagai fondasi dalam memastikan legalitas lahan. “Sudah ada perusahaan yang lahannya disita karena masuk kawasan hutan. Jika petani tidak memiliki peta, akan sulit membela haknya. Legalitas itu dimulai dari koordinat,” ujar Agus dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (23/5/2025).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 21-27 Mei 2025 Naik Rp135,95 per Kg
Menurutnya, banyak petani di Sumsel masih hanya mengandalkan surat keterangan lahan tanpa kejelasan batas spasial, yang rentan memicu konflik lahan dan sengketa hukum. Ia menambahkan, pelatihan ini merupakan yang pertama kali digelar secara menyeluruh di provinsi tersebut.
“Dengan pelatihan ini, kita harap petani dan perangkat desa bisa menguasai teknik pemetaan agar data mereka sah dan dapat digunakan untuk program PSR, ISPO, maupun sertifikasi berkelanjutan lainnya,” tambahnya.
Pelatihan menghadirkan Prof. Baba Barus sebagai narasumber utama. Ia menekankan bahwa pemetaan spasial merupakan syarat mutlak untuk berbagai sertifikasi seperti ISPO dan RSPO, serta perencanaan tata air dan peningkatan produktivitas kebun.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Sistem Tracing Sawit Nasional, Airlangga: Harus Sederhana dan Tangguh
“Peta bukan sekadar dokumen, melainkan fondasi tata kelola perkebunan yang transparan dan berkelanjutan,” ujar Prof. Baba. Menurutnya, petani yang memiliki peta lengkap dengan koordinat dan batas sah, lebih mudah mengakses bantuan pemerintah dan menjangkau pasar ekspor.
Materi Aplikatif dan Praktik Lapangan
Pelatihan berlangsung selama tiga hari dan terbagi dalam tiga kelas berdasarkan kabupaten. Materi yang diberikan mencakup kebijakan pemetaan kawasan hutan, pengenalan alat GPS dan drone, teknik sensus tanaman, pengolahan data spasial, hingga praktik langsung di lapangan.
