InfoSAWIT, JAKARTA — Di sebuah ruangan strategis di Kementerian Luar Negeri, suasana hangat tercipta saat PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), perusahaan BUMN yang bergerak di sektor kelapa sawit, menyambangi Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno. Kunjungan itu bukan sekadar silaturahmi institusional, melainkan menjadi jembatan penting antara praktik agribisnis nasional dan diplomasi ekonomi Indonesia di tengah sorotan global terhadap minyak sawit.
Arif Havas Oegroseno, diplomat senior yang telah malang melintang di panggung diplomasi Eropa, menerima delegasi PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dengan penuh semangat. Sebagai mantan Duta Besar RI untuk Uni Eropa dan Jerman, Havas telah berkali-kali berdiri di garis depan membela komoditas strategis Indonesia itu. Kini, sebagai Wamenlu, ia melanjutkan peran strategis itu—dengan nada tegas namun bersahabat, ia menekankan satu hal penting, “Kalau bicara mengenai sawit, apalagi untuk ekspor, harus ada kejelasan status hukum tanah,” kata Havas dilansir InfoSAWIT dari Agrinas, Selasa (3/6/2025).
Kepada tim APN yang dipimpin oleh Kepala Divisi Komunikasi dan Kelembagaan Renaldi Zein, Havas berbagi pengalaman panjangnya menghadapi tekanan regulasi dari Eropa. Salah satu yang paling hangat saat ini adalah regulasi deforestasi Uni Eropa, atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini mengharuskan semua produk pertanian, termasuk sawit, menunjukkan bahwa mereka tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau degradasi hutan.
BACA JUGA: UGM Ungkap Realita Sosial Program PSR, Petani Dihadapkan pada Risiko dan Harapan
Menurut Havas, Indonesia sebenarnya punya modal kuat. Ia menunjuk pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang sudah diterapkan untuk produk kehutanan dan diakui secara internasional. “Produk kayu kita bisa menunjukkan hubungan hukum yang jelas antara tanah, pohon, dan proses produksinya,” ujarnya. “Sama halnya dengan sawit, sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) juga harus mampu menegaskan legalitas dan keberlanjutan.”
Havas menegaskan bahwa traceability, atau keberlacakan produk dari hulu ke hilir, bukan lagi sekadar tuntutan teknis. Ia adalah diplomasi dalam bentuk baru—diplomasi berbasis data dan kepatuhan hukum. “Di Eropa, narasi dan kepatuhan itu tidak bisa dipisahkan,” tambahnya.
PT Agrinas Palma Nusantara pun tak datang dengan tangan kosong. Mereka memaparkan langkah-langkah konkret yang sudah diambil untuk memenuhi standar keberlanjutan, termasuk pelatihan bagi petani, konservasi keanekaragaman hayati, dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Didorong Hitung Karbon, FORTASBI Gelar Pelatihan di Pekanbaru
“Sebagai BUMN, kami menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik,” ujar Renaldi Zein. Ia menekankan bahwa APN berkomitmen terhadap standar RSPO dan ISPO—bukan hanya sebagai syarat ekspor, tetapi sebagai landasan etika bisnis. Dalam paparannya, Renaldi juga menyoroti transparansi rantai pasok dan perlindungan terhadap hak tenaga kerja, dua hal yang sangat diapresiasi oleh pihak Eropa.
Havas merespons positif. Ia menyebut bahwa keberhasilan diplomasi sawit tidak hanya ditentukan oleh negosiasi antarnegara, tetapi juga oleh kualitas narasi dan bukti di lapangan. Ia memberi contoh bagaimana SVLK pada akhirnya bisa diakui karena ada sistem yang konsisten dan transparan di baliknya.
Namun, perjuangan Havas bukan baru kali ini terjadi. Saat menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa, ia berada di pusat tekanan diplomatik akibat kebijakan energi terbarukan Eropa yang cenderung mendiskriminasi sawit. Di tengah opini publik Eropa yang keras, Havas berulang kali mendorong pengakuan terhadap ISPO. Ia menyuarakan bahwa kelapa sawit Indonesia adalah alat pembangunan yang sah bagi negara berkembang.
BACA JUGA: Perkebunan Sawit Kalbar Didorong Terapkan Uji Tuntas HAM
“Sawit itu bukan sekadar komoditas. Ia bagian dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pedesaan,” ujarnya di berbagai forum di Brussels kala itu.
