InfoSAWIT, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik jajaran pengurus baru Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di tengah pelantikan besar-besaran 139 pejabat eselon II atau setara di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, khususnya dalam sektor strategis seperti industri kelapa sawit.
Pelantikan ini turut mencakup unit-unit non-eselon, termasuk BPDP yang selama ini berperan penting dalam pendanaan program hilirisasi, peremajaan sawit rakyat, dan kampanye keberlanjutan di sektor sawit nasional. Struktur pengurus baru BPDP mencerminkan semangat pembaruan yang diusung Sri Mulyani dalam membenahi institusi pengelola dana publik.
Adapun jajaran pengurus BPDP yang dilantik yakni, Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama; Zaid Burhan Ibrahim sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum; Normansyah Hidayat Syahruddin sebagai Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu; Mohammad Alfansyah sebagai Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir; dan Lupi Hartono sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa posisi yang diemban para pejabat, termasuk di BPDPKS, adalah bentuk amanah besar dari negara. “Jabatan ini bukan sekadar penempatan administratif, melainkan penugasan strategis yang memerlukan profesionalisme tinggi, integritas kuat, dan kepekaan terhadap tantangan publik,” ujarnya dilansir InfoSAWIT dari Antara, Senin (16/6/2025).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I-Juni 2025 Turun Rp138,58 per Kg
Menteri Keuangan juga menekankan bahwa pelantikan ini berlangsung di saat krusial, ketika pemerintah tengah mengakselerasi implementasi program prioritas Astacita—yakni delapan agenda strategis nasional, yang salah satunya menyasar penguatan ekonomi hijau dan industri berkelanjutan. Dalam konteks itu, BPDP memiliki posisi kunci sebagai penyambung kepentingan antara negara, petani, dan industri kelapa sawit nasional. (T2)
