InfoSAWIT, JAKARTA – Hubungan Malaysia dan Uni Eropa memasuki babak baru setelah pernyataan bersama di Kuala Lumpur, 5 September 2025. Dalam kesempatan itu, Komisioner Uni Eropa bidang lingkungan menyebut Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sebagai standar keberlanjutan nasional yang relevan, dan tengah diusahakan penyesuaiannya dengan regulasi baru Uni Eropa, European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Sejumlah media Malaysia langsung menafsirkan pernyataan itu sebagai pengakuan penuh Uni Eropa terhadap MSPO. Namun, catatan penting datang dari Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Yuri Thamrin, yang menegaskan bahwa pengakuan politik berbeda dengan pengesahan hukum. Hingga kini, belum ada dokumen resmi Uni Eropa yang menyatakan MSPO memenuhi seluruh ketentuan EUDR.
EUDR merupakan regulasi keras Uni Eropa yang melarang masuknya komoditas terkait deforestasi, termasuk sawit, kopi, kakao, kedelai, daging sapi, dan kayu. Produk yang masuk pasar Eropa wajib dibuktikan legal, bebas deforestasi, dan dapat ditelusuri hingga titik koordinat geografis.
BACA JUGA: 89,6% Perkebunan Sawit Malaysia Tersertifikasi MSPO, Pemerintah Perkuat Komitmen Cegah Kerja Paksa
Dalam konteks ini, MSPO bisa menjadi instrumen pendukung. Tetapi sertifikasi nasional itu tidak serta-merta menggantikan kewajiban hukum dalam EUDR. Jika eksportir hanya mengandalkan label MSPO tanpa proses verifikasi tambahan, risiko penolakan di pelabuhan Eropa tetap ada.
Status Malaysia Masih “Standard Risk”
Sistem EUDR menggunakan mekanisme country benchmarking untuk mengklasifikasikan negara ke dalam kategori low risk, standard risk, atau high risk, berdasarkan tingkat deforestasi, penegakan hukum, dan transparansi data. Malaysia saat ini masih berada di level standard risk.
Artinya, ekspor sawit dari negeri jiran tetap harus melalui prosedur due diligence penuh oleh importir Eropa. Posisi ini jelas berbeda dengan status low risk, yang memberi akses pasar lebih mudah. Dengan demikian, meskipun MSPO dipandang kredibel secara politis, status hukum Malaysia di mata Uni Eropa belum berubah.
BACA JUGA: Agrinas Palma Nusantara Gelar Sosialisasi ISPO, Perkuat Komitmen Sawit Berkelanjutan
Menurut Yuri Thamrin, tafsir media Malaysia yang terkesan berlebihan bisa dimaklumi. Narasi positif tentang MSPO penting untuk memperkuat citra sawit, baik di dalam negeri maupun pasar internasional. Namun, ia menekankan, frasa diplomatis seperti acknowledged as credible atau relevant national sustainability standard adalah bahasa politik, bukan keputusan hukum.
“Uni Eropa berhati-hati agar tidak memberi kesan bahwa MSPO otomatis menjadi tiket bebas ekspor sawit. Jika itu terjadi, otoritas EUDR sebagai standar supranasional bisa melemah,” ujarnya dikutip InfoSAWIT dari ISPOSS, Kamis (18/9/2025).
