InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat merek MINYAKITA yang saat ini tetap dipatok sebesar Rp15.700 per liter. Langkah yang kini menjadi fokus utama adalah memperkuat distribusi agar produk minyak goreng bersubsidi tersebut semakin mudah dijangkau masyarakat, terutama di pasar-pasar rakyat.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan MINYAKITA di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD.
Menurut Budi Santoso, penguatan jalur distribusi melalui kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pasokan MINYAKITA hingga ke pasar-pasar tradisional, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Kamis (18/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Melemah
“Sampai saat ini tidak ada kenaikan HET MINYAKITA, masih Rp15.700 per liter. Kami akan fokus pada distribusi MINYAKITA ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami berharap MINYAKITA semakin banyak tersedia di pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (19/6/2026).
Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga tengah menyiapkan penyesuaian dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya sebagian kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan menggunakan MINYAKITA, ke depan pemerintah berencana memanfaatkan produk minyak goreng dengan merek lain.
Langkah tersebut dinilai dapat menjaga pasokan MINYAKITA tetap tersedia bagi masyarakat umum, sekaligus mendukung keberlanjutan program bantuan pangan. Pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan produsen untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program tersebut dapat terpenuhi tanpa mengganggu pasokan di pasar.
BACA JUGA: KPBN: Harga CPO Berpeluang ke Level Rp15.625 per Kg, Didukung Ekspor dan Sentimen B50
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga meminta para produsen meningkatkan produksi minyak goreng alternatif atau second brand. Kehadiran produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan tambahan bagi konsumen yang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Budi Santoso menilai saat ini minyak goreng alternatif sudah mulai banyak ditemukan di pasar rakyat. Dengan peningkatan produksi dari kalangan industri, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan produk selain MINYAKITA.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga minyak goreng nasional di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Dengan distribusi yang lebih luas dan bertambahnya pasokan dari merek alternatif, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap minyak goreng terjangkau dapat terus terjaga.
BACA JUGA: Wamenko Pangan Dorong Integrasi Sawit-Sapi, Potensi Hasilkan 1,3 Juta Ekor Sapi Nasional
Distribusi dan Ketersediaan Jadi Fokus
Penguatan distribusi MINYAKITA melalui jaringan BUMN pangan dinilai menjadi strategi penting untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersedia secara merata di seluruh daerah. Pemerintah berharap keberadaan MINYAKITA dan minyak goreng second brand dapat menciptakan pasokan yang lebih stabil, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan harga yang terjangkau tetapi juga kemudahan dalam memperoleh produk di pasar tradisional maupun saluran distribusi lainnya. (T2)
