Rumusan Habibie menjadi semakin relevan ketika Indonesia memasuki fase nasionalisme ekonomi yang semakin kuat. Nasionalisme ekonomi bukan sesuatu yang keliru. Jepang, Korea Selatan, maupun sejumlah negara Asia berhasil membangun industrinya melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional. Namun keberhasilan itu selalu ditopang oleh kepastian hukum, tata kelola yang kuat, dan disiplin pasar.
Konteks tersebut menjadi sangat penting bagi industri kelapa sawit Indonesia. Sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor perkebunan sekaligus penopang jutaan petani sawit, industri ini berada di persimpangan antara kepentingan negara dan mekanisme pasar global.
Peluncuran program Biodiesel B50, penguatan hilirisasi, hingga upaya meningkatkan nilai tambah domestik menunjukkan semakin besarnya peran negara dalam mengarahkan industri sawit. Pada saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tekanan eksternal melalui kebijakan lingkungan, hambatan dagang, hingga regulasi seperti EUDR di Uni Eropa.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw pada Jumat (10/7), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Meningkat
Dalam kondisi seperti ini, negara memang perlu hadir untuk melindungi kepentingan nasional. Namun kehadiran itu harus diwujudkan melalui regulasi yang konsisten, kepastian investasi, perlindungan terhadap petani sawit, serta tata kelola yang transparan. Intervensi yang berubah-ubah justru dapat mengurangi daya saing industri sawit Indonesia di pasar internasional.
Beberapa gejala pergeseran tersebut mulai terlihat. Atas nama kedaulatan, swasembada, dan kepentingan nasional, ruang intervensi pemerintah semakin luas. Pencabutan izin, penataan kembali aset, hingga penyesuaian berbagai kebijakan strategis dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Langkah-langkah tersebut memang dapat dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi, tetapi tetap memerlukan kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Sejarah memberikan pelajaran berharga. Indonesia pernah mengalami masa ekonomi terpimpin yang memperlihatkan bagaimana dominasi negara yang terlalu besar justru menghambat produktivitas dan investasi. Di berbagai negara lain, nasionalisme ekonomi yang tidak disertai kelembagaan yang kuat juga berujung pada stagnasi ekonomi dan menurunnya daya saing.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode II-Juli 2026 Naik Rp101,8 per Kg
Pada akhirnya, kedaulatan ekonomi tidak identik dengan membesarkan peran negara semata. Demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 justru menghendaki kolaborasi antara negara, pelaku usaha, koperasi, UMKM, investor, serta masyarakat untuk menciptakan kemakmuran bersama melalui efisiensi yang berkeadilan.
Bagi industri sawit Indonesia, pesan tersebut menjadi semakin relevan. Sawit membutuhkan negara yang kuat sebagai pelindung kepentingan nasional, tetapi juga membutuhkan pasar yang sehat, regulasi yang konsisten, kepastian investasi, inovasi teknologi, serta ruang yang cukup bagi pelaku usaha dan petani untuk berkembang. Keseimbangan itulah yang akan menentukan apakah transformasi ekonomi Indonesia mampu memperkuat daya saing nasional atau justru melahirkan bentuk baru kapitalisme negara yang mengurangi dinamika pasar. (*)
Oleh: Agam Fatchurrochman & Edi Suhardi – Analis Berkelanjutan
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.
