InfoSAWIT, JAKARTA – Menyikapi terus meningkatnya harga minyak goreng sawit beberapa bulan terkahir, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengusulkan Kementerian Perdagangan memberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menentukan harga minyak sawit mentah (CPO) yang lebih rendah dari harga CPO global untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Kata dia, meminta kepada pemerintah untuk segera mengkaji mekanisme DMO minyak kelapa sawit untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit dalam negeri. “Langkah ini terutama untuk merespon tingginya harga minyak goreng sawit yang dampaknya terasa untuk kalangan masyarakat bawah,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya Rabu (5/1/2022).
Andre menilai cara menstabilkan harga kelapa sawit melalui mekanisme DMO lebih baik dibandingkan lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Mekanisme ini juga dianggap lebih adil lantaran berlaku bagi pengusaha kelapa sawit non petani.
“Harga CPO dunia meningkat, para pengusaha menikmati keuntungan yang berlipat ganda. Sementara konsumen dalam negeri yang kebanyakan kalangan keluarga pra sejahtera, menderita dan terpukul akibat lonjakan harga minyak goreng sawit. Cukup adil bila mekanisme DMO diambil pemerintah,” jelas Andre.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini juga mendorong Komisi VI segera menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan terkait mahalnya harga minyak goreng sawit di masa persidangan berikutnya. “Masa sidang depan, komisi VI akan mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk mencari solusi persoalan tingginya harga minyak goreng ini,” tandas dia. (T2)
