Ketegasannya dalam bereaksi terhadap kebijakan deforestasi UE terutama dibentuk oleh rasa frustrasinya atas rasa dominasi UE dalam perdagangan global dan mendikte standar keberlanjutan meskipun ada perubahan dalam ekonomi global.
Para pemangku kepentingan Indonesia telah menyadari bahwa pengenalan label bebas deforestasi didorong oleh kesalahpahaman deforestasi sebagai penyebab utama perubahan iklim atau gangguan dari pemicu emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang sebenarnya dan fakta bahwa negara-negara Uni Eropa telah emisi rata-rata per kapita mereka sebesar 6,4 ton, hampir tiga kali lipat tingkat emisi Indonesia sebesar 2,2 ton per kapita.
Secara khusus, Indonesia dan Malaysia melihat peraturan Uni Eropa hanya sebagai pelarangan menyeluruh atas minyak kelapa sawit, minyak nabati yang paling kompetitif di pasar Uni Eropa.
BACA JUGA: Dikala Menyusuri Jejak Sawit Dari Aceh
Peraturan tersebut akan memberikan beban biaya tambahan pada industri kelapa sawit, yang telah memainkan peran yang semakin vital di Indonesia sebagai pemberi kerja, penghasil devisa utama, dan pemasok makanan. Namun yang lebih penting lagi, industri ini melibatkan lebih dari 4,5 juta petani kecil dan berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan.
Kami yakin peraturan terbaru tidak akan efektif dalam menghapus minyak kelapa sawit dan turunannya dari pasar UE. Kebijakan perdagangan restriktif ini akan gagal seperti Renewable Energy Directive pada tahun 2009, undang-undang Informasi Pangan untuk Konsumen pada tahun 2011, Pajak Nutella pada tahun 2012 dan banyak lainnya dalam beberapa dekade terakhir.
Fakta tumpul adalah ada permintaan pasar yang jelas. Minyak kelapa sawit tetap menjadi produk penting dengan permintaan yang kuat. Keunggulan alaminya berupa biaya rendah, produktivitas tinggi, dan keserbagunaan tetap menarik bagi bisnis dan konsumen Eropa. Dengan kata lain, minyak sawit adalah minyak nabati yang paling kompetitif di pasar internasional.
BACA JUGA: Kemitraan Sawit Mesti Disokong Pemahaman yang Matang
Selain itu, keberlanjutan telah memainkan peran yang semakin penting dalam tata kelola industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Komitmen yang dipercepat terhadap keberlanjutan, penggundulan hutan, ketertelusuran, dan sertifikasi oleh sektor swasta kelapa sawit telah mengatasi kekhawatiran pelanggan Eropa dan mitra rantai pasokan.
Misalnya, pada tahun 2021 saja, pemerintah mencabut izin konsesi kehutanan seluas total 3 juta hektar untuk memperbaiki tata kelola dan praktik lingkungan di sektor tersebut. Sekitar 106 konsesi dicabut izinnya, dengan beberapa izin mencakup lebih dari 100.000 ha di Papua. Termasuk pencabutan beberapa izin sawit di Riau.
BACA JUGA: Integrasi Sawit-Sapi Untuk Ketahanan Pangan
Skema pemerintah seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) multipihak telah menambah kredibilitas kampanye keberlanjutan minyak sawit. Sebagian besar perusahaan kelapa sawit Indonesia yang telah memenuhi standar ISPO dan RSPO juga lebih tegas dalam debat publik tentang peraturan UE.
Namun, semua cerita positif tentang keberlanjutan dan komitmen tanpa deforestasi tidak didengarkan; baik pengakuan maupun penghargaan tidak disuarakan oleh para pemangku kepentingan Uni Eropa.
Dalam skenario terburuk, jika label bebas deforestasi diberlakukan secara resmi, pemerintah harus menindaklanjuti pernyataan kebijakan perdagangan dan luar negeri Jokowi untuk menentukan hubungan diplomatik dan perdagangan di masa depan dengan 27 negara UE. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan timbal balik yang sama keras dan kerasnya terhadap mereka.
BACA JUGA: Sidang Kasus Minyak Goreng Sawit, Komisaris Wilmar di Tuntut Rp 10,9 Triliun
Selain itu, Jokowi juga telah menjabarkan platform fundamental untuk perdagangan luar negeri dan internasional berdasarkan dua prinsip utama perdagangan yang adil dan keadilan iklim, yang harus dimanfaatkan sebagai kebijakan menyeluruh dalam forum atau negosiasi global dan internasional mana pun. (*)
Edi Suhardi/Analis Minyak Sawit Berkelanjutan
