InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi sangat penting karena mampu mendukung ketersediaan dan keberlanjutan sawit Indonesi ke depan.
“Sudah saatnya mengganti tanaman tidak produktif dengan tanaman baru. Tentunya, dalam pelaksanaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana (Sarpras) yang mumpuni, harus cepat dilakukan demi meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu perkebunan kelapa sawit,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin, (30/1/2023).
Lebih lanjut tutur Andi Nur, seiring dengan berjalannya PSR dan pengimplementasian Sarpras tersebut, pemerintah juga sangat perlu meningkatkan kualitas SDM sawitnya melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, agar hasilnya dapat lebih maksimal lagi.
BACA JUGA: Deforestasi Hutan Bukan Disebabkan Sawit
“Kita juga perlu melakukan riset atau penelitian yang dapat mempermudah keberlangsungan sawit dengan tetap menjaga mutu berkualitas baik, mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.
Perlu diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 833 tahun 2019 tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 Juta Ha dengan komposisi 53% Perkebunan Swasta, 42% Perkebunan Rakyat, dan sisanya 5% Perkebunan BUMN Pemerintah. Dari total luasan kelapa sawit rakyat seluas 6,94 Juta Ha terdapat potensi areal yang dapat diremajakan seluas 2,8 Juta Ha dengan komposisi luasan Plasma dan Swadaya 2,29 Juta Ha, Plasma PIRBUN 0,14 Juta Ha, dan Plasma PIR Trans/PIR KKPA 0,37 Juta Ha.
BACA JUGA: FGD Sawit Berkelanjutan #12: Peremajaan Sawit Rakyat, Mendukung Praktik Sawit Berkelanjutan
Target PSR setiap tahunnya sebesar 180.000 ha, untuk rencana target PSR 2023 dengan pola 1 (100.000 ha) direncanakan akan dilaksanakan pada 21 provinsi dan 115 kabupaten, sedangkan untuk pola 2 (80.000 ha), dengan beberapa Perusahaan. (T2)
