“Makanya kami Disbun Sulbar sangat menyambut baik workshop ISPO ini, karena permasalahan utama untuk capaian ISPO ini adalah di kelompok petani sawit dan di Sulbar petani sawit lebih dominan (60%) dari korporasi,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung menyampaikan, petani sawit masih tertatih-tatih mengimplementasikan ISPO justru malah akan terbit lagi tambahan aturan ISPO nya.
“Saya melihat sertifikasi ISPO yang selalu bergejolak bagi kami petani dan sangat menakutkan kami petani sawit dan kami ingin mengatakan kepada Bapak Menko Airlangga, bahwa kami belum siap di mandatory kan (diwajibkan), itu sudah jauh-jauh kami sampaikan saat masih pembahasan Draft Perpres ISPO, tapi konsultan yang merancangnya tidak ambil peduli dan sekarang kejadian apa yang kami takutkan,” ujar Gulat.
BACA JUGA: Saat Pungut Berondolan Sawit di Kebun, Sopian Duel Sengit Dengan Beruang
Perlu diketahui kata Gulat, bahwa sejak tahun 2011, Petani sawit yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO sampai bulan Oktober 2022, tercatat baru 20.910,47 hektar atau baru 0,31% dari total luas perkebunan sawit yang dikelola oleh petani (6,72 juta hektar).
Sedangkan Korporasi yang sudah memiliki sertifikasi ISPO tercatat 3.663.221,96 hektar, atau baru 37,92% dari total luas perkebunan sawit yang dikelola korporasi. Sehingga sejak tahun 2011, secara total perkebunan kelapa sawit Indonesia dari 16,38 juta hektar baru 22,49% yang sudah ISPO, ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Bilang Kritik Sawit Uni Eropa Jadi Bagian Kompetisi Dalam Industri Minyak Nabati
“Kalau dalam kondisi masih minimnya yang sudah ISPO, terkhusus petani sawit, tentu yang patut di evaluasi adalah kendala yang dihadapi petani sawit khususnya, bukan nambah-nambah aturan” tegas Gulat. (T2)
