InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan EUDR memang untuk melindungi lingkungan, namun demikian jangan pula menjadi pemadam harapan petani sawit swadaya dalam menerapkan praktik sawit berkelanjutan.
Bagi Uni Eropa, komoditas minyak sawit adalah komoditas penting, meski setiap tahun hanya mengimpor sekitar 4 juta ton atau setara 25% total ekspor indonesia rata-rata 25,01 juta ton. Tahun 2022 lalu impor produk kelapa sawit ke Uni Eropa mengalami penurunan menjadi 23%. Ditengarai, penurunan ini disebabkan oleh lahirnya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Meski sedikit, Uni Eropa tentu saja ingin memastikan produk yang mereka konsumsi adalah produk bersih dan dihasilkan dari praktik yang berkelanjutan dan bukan dari praktik merusak hutan. Lahirnya EUDR (European Union Deforestation Regulation) adalah bukti komitmen Uni Eropa ini tidak main-main. Tentu saja langkah ini patut diapresiasi, karena masalah kerusakan hutan kita sudah sampai pada titik sangat mengkhawatirkan.
Ketika EUDR disetujui pada 6 Desember 2022 Lalu, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana nasib petani kecil terutama petani sawit swadaya yang menguasai hamper 41% dari luas lahan perkebunan sawit di Indonesia. Dengan Angka 41% ini, artinya petani memberikan kontribusi terhadap produksi sawit di pasar dunia. Meski belum ada data menunjukkan persentase pasti mengenai kontribusi produk yang dihasilkan oleh petani yang masuk pasar Uni Eropa.
BACA JUGA: Sertifikasi ISPO Sektor Hilir Sawit Akan Berdasarkan 5 Azas
EUDR sebagai produk kebijakan yang disepakati oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa, tentu saja akan berdampak langsung pada keberadaan petani sawit swadaya. Mereka akan terlempar jauh dari skema perdagangan EU. Ketergantungan dengan pabrik pengolah, kapasitas pengetahuan, lemahnya dukungan, keberadaan para pedagang perantara, menjadi masalah serius yang dihadapi oleh petani swadaya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan syarat EUDR yang harus memastikan bahwa produk yang masuk ke Uni Eropa adalah produk yang telah melalui uji kelayakan menggunakan EUDR, dimana persyaratan utama adalah Keterlacakan dan legal.
EUDR akan berlaku segera, dan semua perusahaan besar sedang bersiap-siap memenuhi syarat EUDR, ada yang sedang fokus memperbaiki data untuk traceability, serta ada pula yang sedang menggagas pabrik khusus yang bakal memproduksi produk sesuai persyaratan EUDR. Lalu bagaimana dengan petani sawit swadaya, yang menguasai 41% lahan kelapa sawit?.
Pada titik ini, petani hanya bisa menunggu nasib mereka ditentukan oleh pasar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka hanya pedagang Tandan Buah Segar (TBS) sawit, bukan pedagang minyak sawit mentah (CPO) apalagi minyak inti sawit (PKO). Nasib mereka tidak hanya ditentukan oleh pasar, tapi juga ditentukan oleh perusahaan pengolah bahan baku.
BACA JUGA: Ini 4 Sebab Harga TBS Sawit di Pesisir Selatan Masih Rendah
Sebetulnya petani sawit swadaya ingin berkontribusi terhadap perlindungan dan pemulihan, salah satu buktinya adalah kesungguhan 15.000 petani sawit swadaya ikut terlibat dalam praktik berkelanjutan melalui skema RSPO dan ISPO, meski sertifikasi tidak mudah, butuh usaha besar, butuh komitmen tinggi dan butuh dukungan kuat. Namun angka petani bersertifikat meningkat setiap tahun. Banyak manfaat yg mereka dapatkan dari skema ini, dari menguatnya kelembagaan hingga naiknya produksi akibat perbaikan pengelolaan, meski pada akhirnya Sertifikasi RSPO dan ISPO belum jadi pertimbangan untuk bisa masuk pasar Uni Eropa.
Penulis: Rukaiyah Rafik/Advisor Senior Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi)
