InfoSAWIT, JAKARTA – Indonesia, sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, kini dihadapkan pada tantangan serius terkait keberlanjutan produksi minyak sawit. Kebijakan Uni Eropa (UE) yang memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) menjadi sorotan utama, mengundang reaksi dari pemerintah, pelaku industri, dan pemerhati ekonomi.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat, usaha kelapa sawit menempati posisi teratas dalam usaha pertanian perorangan (UTP) di antara 10 komoditas terbanyak. Namun, keberlanjutan produksi minyak sawit menjadi perhatian global, terutama setelah diberlakukannya kebijakan EUDR.
Dilansir Kontan.co.id, dalam focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Emilia H Elisa, menyatakan bahwa kebijakan EUDR sebagai keputusan internal UE tanpa melibatkan formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan sikap “Not comply” terhadap kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Inovasi Seri 1: Ketertelusuran Kelapa Sawit Pastikan Penuhi Standar Keberlanjutan
Ketua Bidang Perkebunan Gapki, Azis Hidayat, menegaskan bahwa Gapki mengikuti posisi pemerintah, menolak kebijakan EUDR. Namun, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat berdampak pada produk sawit Indonesia dalam jangka panjang, sementara pangsa pasar di Eropa berkurang dalam jangka pendek.
Meskipun menolak aturan EUDR, Indonesia perlu melakukan percepatan dalam mengantisipasi ketentuan tersebut. Emilia menekankan pentingnya dukungan untuk memperkuat Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) sebagai upaya untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang sejalan dengan standar lingkungan dan sosial.
BACA JUGA: Membuat Stick Umbut Sawit: Inovasi Makanan Ringan Berbahan Lokal
Direktur Eksekutif Yayasan Ekonomi Inklusif Biru Hijau Indonesia (YEIBHI), Sunny W.H. Reetz, menyampaikan bahwa hilirisasi industri sawit dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dampak negatif EUDR. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memasukkan hilirisasi sawit sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (T2)
