InfoSAWIT, JAKARTA – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa kasus konflik agraria di Indonesia meningkat 12% pada tahun 2023, mencapai 241 letusan konflik dari 212 letusan konflik pada tahun sebelumnya. Dalam laporan Catatan Akhir Tahun 2023 KPA yang dirilis di Jakarta Selatan pada Senin (15/1), KPA mengidentifikasi perkebunan sebagai sumber utama konflik, dengan bisnis sawit menjadi pemicu utama.
Menurut Sekjen KPA, Dewi Kartika, letusan konflik terjadi di berbagai sektor, tetapi areal perkebunan mendominasi statistik. Pada tahun 2023, 108 letusan konflik terjadi di area perkebunan, melibatkan luas tanah seluas 124,545 hektar dan mengakibatkan dampak pada 37.553 Kepala Keluarga (KK). Ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat 99 letusan konflik agraria di sektor perkebunan.
Dewi Kartika menegaskan bahwa bisnis kelapa sawit masih menjadi pemicu utama meningkatnya konflik agraria. KPA mencatat bahwa 88 dari total 108 letusan konflik di sektor perkebunan terkait dengan industri sawit, menyumbang sekitar 82% dari total konflik agraria di sektor tersebut. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan sawit yang terus memperluas alokasi tanah untuk perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan.
BACA JUGA: Kendati Produksi Minyak Sawit Indonesia Naik, Ekspor Diprediksi Melorot 4 Persen di 2024
“Bisnis sawit, kebijakan sawit itu tidak bisa lagi terus menerus mengabaikan bahwa memang ada PR yang cukup berat dalam kebijakan yang terkait dengan alokasi tanah terkait perkebunan sawit yang dari tahun ke tahun terus meluas dan diberikan kelonggaran kebijakan,” tegas Dewi.
Selain menjadi penyebab meningkatnya konflik, operasi perusahaan-perusahaan perkebunan di berbagai wilayah Indonesia juga terkait dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sepanjang tahun 2023, KPA mencatat kasus represi dan kekerasan dari operasi perkebunan yang telah mengakibatkan kriminalisasi terhadap 252 orang. Lebih lanjut, 52 orang mengalami penganiayaan, dua orang tertembak, dan tiga orang kehilangan nyawa mereka sebagai akibat dari ketegangan di sektor perkebunan.
“Dalam kondisi ini, data di atas sudah cukup mencerminkan bagaimana krisis agraria yang terus menerus terjadi di industri perkebunan, utamanya bisnis sawit dan telah melahirkan korban-korban kekerasan serta hilangnya nyawa,” ungkap Dewi seperti dikutip InfoSAWIT dari Kontan.
BACA JUGA: MPOC Optimis Harga Minyak Sawit di 2024 Diprediksi Rata-Rata RM 4000 per Metrik Ton
Kondisi ini menunjukkan bahwa di balik ketenaran industri kelapa sawit sebagai penghasil minyak nabati terbesar di dunia, terdapat konsekuensi serius terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Perlu adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan agraria yang semakin kompleks.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk menciptakan sinergi antara keberlanjutan industri dengan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan dampak sosial serta lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (T2)
