InfoSAWIT, JAKARTA – Parlemen Eropa resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) selama satu tahun melalui voting pada Kamis, 14 November 2024. Penundaan ini mengacu pada usulan yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 2 Oktober 2024. Selain itu, Parlemen juga menyetujui delapan amandemen terhadap teks regulasi, termasuk pengenalan kategori “Tanpa Risiko” yang menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Regulasi EUDR, yang semula dirancang untuk mulai berlaku pada Januari 2025, bertujuan menekan deforestasi dengan memberlakukan standar ketat pada produk seperti minyak sawit, kedelai, dan kakao yang masuk ke pasar Uni Eropa. Namun, penundaan dan amandemen yang disetujui dianggap berisiko melemahkan tujuan utama regulasi tersebut.
Kategori Baru: Tanpa Risiko
Salah satu amandemen yang kontroversial adalah penambahan kategori no risk (Tanpa Risiko) dalam sistem penilaian negara yang sebelumnya terdiri dari kategori risiko tinggi, rendah, dan standar. Negara dengan kategori no risk tidak diwajibkan melakukan due diligence dan hanya perlu mengaudit 0,1% dari impor mereka.
BACA JUGA: Parlemen Uni Eropa Setujui Penundaan Penerapan UU Deforestasi Setahun Kedepan
Kriteria untuk kategori ini mencakup stabilitas atau peningkatan kawasan hutan sejak 1990, kepatuhan terhadap Perjanjian Paris, serta penerapan transparan regulasi konservasi hutan di tingkat nasional.
Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, kategori ini merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan negara-negara produsen seperti Indonesia, Malaysia, dan Brasil. “Penambahan klausul ini secara terang-terangan melindungi negara anggota Uni Eropa, sementara menekan negara produsen yang berpotensi dikategorikan sebagai high risk,” ujar Andi dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (16/11/2024).
Klausul no risk dinilai memberikan keuntungan tidak adil kepada negara-negara Uni Eropa, yang memungkinkan mereka menghindari persyaratan ketat. Hal ini dapat mendorong perusahaan Eropa untuk mengganti pemasok dari negara dengan risiko tinggi ke negara no risk, sehingga meminggirkan negara produsen di Asia dan Amerika Selatan.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 0,63 persen Pada Jumat (15/11), Harga CPO Mingguan Naik 0,42 Persen
European People’s Party (EPP), partai yang mendukung amandemen ini, menyatakan bahwa prioritas mereka adalah memastikan negara anggota dengan pengelolaan hutan baik diklasifikasi sebagai zero risk. Namun, Andi menegaskan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari degradasi hutan. “EUDR harus diterapkan secara setara tanpa diskriminasi,” tegasnya.
