Akibat jangka panjang, perkebunan kelapa sawit milik petani akan terbengkalai dan tidak terawat, produktivitas petani sawit akan rendah, dampaknya juga rendahnya produksi TBS dari petani sawit yang akan berdampak pada bahan baku dari program biodiesel yang membutuhkan bahan baku yang semakin besar. Selain itu akan berdampak pada penerapan sertifikasi ISPO yang juga menjadi program dari pemerintah.
“Bak buah simalakama, rencana kenaikan tarif PE menjadi 10% ini, menurut SPKS harus ditinjau kembali dan tidak dilakukan pemerintah, karena akan merugikan petani sawit dan pemerintah sendiri”, tandas Sabarudin.
SPKS menyarankan kepada Pemerintah Indonesia, sebaiknya membedah lebih dalam tentang industri biodiesel nasional, termasuk penggunaan teknologinya, karena penggunaan dana BPDPKS yang terlalu besar hingga 90 persen. Melalui keterbukaan informasi dan keterlacakan bahan baku yang bersumber dari petani sawit, maka harga produksi biodiesel akan dapat ditelusuri lebih lanjut. Sehingga, model insentif (subsidi) biodiesel bisa dihitung kembali dan dibuat rumusan baru.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV-Desember 2024 Melorot Rp 157,52/Kg
“Pentingnya melibatkan TBS petani sawit sebagai bahan baku dalam produksi biodiesel, akan menghemat biaya subsidi yang dikeluarkan pemerintah melalui BPDPKS, sehingga tidak perlu menaikkan tarif PE CPO”, kata Sabarudin menjelaskan.
SPKS juga menyorot adanya kelemahan dalam pengelolaan yang dilakukan BPDPKS, dimana berdasarkan Laporan Semester I Tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaporkan adanya berbagai kelemahan dalam pengelolaan dana BPDPKS, terutama dalam keberlanjutan dana insentif biodiesel, yang akan segera meningkat dari B35 menjadi B40 pada 1 Januari 2025. Berdasarkan definisi BPK RI, Insentif Biodiesel merupakan program yang diberikan untuk membantu menutup selisih harga antara biodiesel dan solar.
Rincian kelemahan BPDPKS pada Laporan BPK RI, juga dapat dilihat pada lampiran B3, yang berisi adanya jumlah temuan sebanyak 33 dengan jumlah permasalahan sebanyak 90 dan nilai temuan sebesar Rp. 14,6 Miliar. Sedangkan penggunaan dana BPDPKS sendiri, sebanyak 90% digunakan sebagai dana insentif biodiesel (baca: sebagai subsidi pemerintah) dan dianggap melebihi dari ketentuan pemerintah.
BACA JUGA: Segudang Fakta Nutrisi Minyak Sawit: Kaya Antioksidan dan Manfaat Kesehatan
SPKS menyerukan kepada para pemangku kepentingan penyelenggara negara, khususnya Kementerian Keuangan RI, untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ada, berdasarkan Laporan BPK RI yang memberikan rekomendasi sejumlah 145. Termasuk melakukan penyesuaian terhadap besaran insentif biodiesel, berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku. (T2)
