InfoSAWIT, JAKARTA – Mediasi melalui RSPO Dispute Settlement Facility (DSF) adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tersedia di bawah Sistem Pengaduan RSPO. Cari tahu apa yang ada di balik proses unik ini, dan bagaimana solusi kolaboratif menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara pemangku kepentingan dan Anggota RSPO secara damai.
Dalam industri minyak kelapa sawit, perbedaan kepentingan antara perusahaan, pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sering kali dapat menimbulkan konflik. Jika ditangani secara efektif, konflik-konflik ini menghadirkan peluang untuk penyelesaian yang konstruktif dan hasil yang positif. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menawarkan cara untuk mengubah konflik-konflik ini menjadi peluang melalui mediasi.
RSPO adalah organisasi nirlaba global dengan basis keanggotaan sukarela. RSPO menyatukan para pemangku kepentingan dari seluruh rantai nilai minyak kelapa sawit untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan (checks and balances) di RSPO adalah Sistem Pengaduan RSPO – sebuah proses yang adil, transparan, dan tidak memihak untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan terhadap Anggota RSPO secara patut.
BACA JUGA: Petani Sawit Kukar Desak Audit Harga TBS PT REA Kaltim, Koperasi Belayan Sejahtera Angkat Suara
Mengaktifkan proses DSF
Ketika sebuah Pengaduan diterima secara formal di bawah Sistem Pengaduan RSPO, para pihak yang bersengketa (Pengadu dan Anggota RSPO) akan diberi saran mengenai opsi mediasi DSF. Untuk mengaktifkan proses mediasi DSF, kedua belah pihak harus setuju secara bersama-sama untuk melakukan mediasi. Dari sana, mediator DSF akan diperkenalkan secara terpisah kepada kedua belah pihak dan mereka diberi kesempatan untuk memilih mediator DSF yang dikehendaki secara bersama. Mediator DSF yang terpilih kemudian akan memimpin dan memfasilitasi proses menuju eksplorasi penyelesaian yang damai.
Tujuan mediasi DSF adalah untuk membantu para pemangku kepentingan dan Anggota RSPO bekerja sama menuju pencapaian penyelesaian yang saling memuaskan, difasilitasi oleh mediator profesional yang berkualifikasi. Proses mediasi DSF RSPO didasarkan pada tiga pilar: partisipasi sukarela, kerahasiaan, serta independensi dan imparsialitas. Partisipasi dalam mediasi DSF sepenuhnya sukarela, dan para pihak memiliki kendali atas keterlibatan mereka serta hasilnya, termasuk hak untuk menarik diri kapan saja. Proses ini secara ketat bersifat rahasia, dengan memastikan bahwa informasi yang dibagikan selama mediasi tidak diungkapkan tanpa persetujuan. Mediasi DSF juga independen dan imparsial, di mana mediator profesional akan memfasilitasi dialog tanpa memaksakan penilaiannya. Hal ini menyediakan ruang yang aman bagi para pihak untuk berbicara secara bebas dan didengar.
Dalam proses mediasi DSF, mediator profesional akan memandu para pihak dalam mengidentifikasi kesamaan di antara mereka dan menentukan akar penyebab perselisihan mereka. Keahlian mediator tersebut dapat membantu para pihak agar fokus pada eksplorasi penyelesaian damai yang benar-benar mengatasi akar penyebab tersebut, satu per satu. Setiap persetujuan yang dicapai kemudian diikat dalam iktikad baik melalui kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
BACA: Bupati Pesisir Selatan Tinjau PKS PT Kemilau, Harga TBS Sawit Petani Jadi Perhatian
Solusi kolaboratif
Akan tetapi, bahkan dengan kehadiran seorang mediator, adalah tugas para pihak untuk berkolaborasi secara aktif dengan satu sama lain dan menghasilkan solusi untuk menyelesaikan masalah mereka.
Hyang I. Mihardja, salah satu mediator profesional yang menyediakan layanan mediasi di bawah DSF, mengatakan, “Mediasi membutuhkan para pihak untuk mengerti esensi mediasi, yaitu mewujudkan rasa keadilan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanfaatan bersama. Pada akhirnya, hal ini agar bermuara pada terjalin hubungan yang damai, serta terciptanya lingkungan kolaboratif yang mendukung keberlanjutan usaha yang produktif, harmonis dengan standar hidup yang layak bagi masyarakat. Tanpa kesadaran ini, bahkan investasi sumber daya yang dimaksudkan dengan niat baik pun, mungkin gagal mencapai tujuannya.”
Pada dasarnya, mediasi DSF berfungsi paling baik ketika Para Pihak berpartisipasi dalam proses mediasi dengan iktikad baik, dengan tujuan bersama untuk mencapai penyelesaian yang damai. Penting juga agar para pengambil keputusan dari masing-masing pihak turut dilibatkan dalam proses mediasi.
BACA JUGA: Mendorong Produktivitas Sawit, Menimbang Arah Pertumbuhan
Hyang juga menyerukan kepada para pemangku kepentingan untuk selalu menyadari sisi kemanusiaan dalam mediasi, dengan mengatakan, “Mediasi bukan hanya prosedur. Mediasi berurusan dengan manusia dan martabat manusia yang menuntut empati dan tanggung jawab.”
Berbeda dengan proses ajudikasi yang kaku, seperti yang mungkin kita lihat di pengadilan, proses mediasi DSF RSPO memberikan fleksibilitas dan memberi ruang bagi para pihak untuk berempati satu sama lain dan berkolaborasi untuk menghasilkan metode dan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Melalui dialog yang diadakan terus-menerus dengan dimediasi, para pihak dapat secara bertahap membangun kepercayaan dan menjadi lebih terbuka satu sama lain. Terlebih lagi, saluran komunikasi tetap terbuka di antara para pihak bahkan setelah berakhirnya mediasi, yang juga sama pentingnya.
Rahmat Nugraha, Senior HR Manager PT Agro Kati Lama, anak perusahaan SIPEF GROUP (Anggota RSPO), terlibat dalam proses mediasi di bawah DSF RSPO dan berhasil mencapai suatu resolusi damai. Pak Rahmat membagikan bahwa “Pendekatan mediasi yang profesional dan fasilitatif antara PT Agro Kati Lama (PT AKL) dengan Serikat Buruh Sawit Sejahtera (SBSS)/Sawit Watch memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat dalam diskusi terbuka, memahami perspektif masing-masing dengan lebih baik, dan bekerja menuju solusi yang disepakati bersama melalui konsensus. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa independen berbasis dialog, dapat secara efektif menangani isu-isu kompleks secara adil dan berkelanjutan”.
