InfoSAWIT, PEKANBARU – Hingga saat ini masalah perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan terus bergulir, untuk kasus tersebut bahkan banyak kelompok organisasi masyarakat yang selalu “mengklaim” sebagai bagian dari kepentingan “petani” kelapa sawit.
Ternyata, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Provinsi Riau, Larshen Yunus, justru mengendus adanya aroma tidak sedap terkait eksistensi dari beberapa oganisasi yang dimaksud.
“Coba perhatikan lagi, simak baik-baik. Telusuri siapa-siapa saja yang menggerakkan organisasi yang katanya peduli kepentingan petani dan persawitan itu. Pada dasarnya mereka itu mengklaim sebagai petani kecil, membungkus dirinya seakan bisa dikasihani. Padahal ternyata mayoritas dari mereka itu diketahui sebagai pengusaha besar, bahkan cukong yang selalu menghindari sorotan hukum maupun pajak!” ujar Larshen Yunus dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (1/4/2023).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV-Maret 2023 Turun Rp 49,61/Kg, Cek Harganya..
Lebih lanjut Larshen Yunus mengungkapkan, selama ini masyarakat terperdaya dengan isu nasionalisasi aset negara. Naik turunnya harga CPO hingga persoalan peruntukan atas turunan hasil dari buah kelapa sawit tersebut, tetapi disatu sisi ada berbagai kepentingan oligarki yang justru akan menenggelamkan nasib petani kecil itu sendiri.
“Kami contohkan saja yang di Riau ini, sebagai daerah dengan Perkebunan Kelapa Sawit terluas di Indonesia bahkan di dunia, lantas, kenapa ketimpangan ekonomi masih tetap dirasakan? itu kebun milik rakyat tempatan atau justru dominan dikuasai perusahaan dan atau pengusaha dari luar Riau?, bayangkan saja, ratusan hingga ribuan Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Kuasai oleh pihak lain, yang notabene banyak dari “Cukong Berdasi,” ungkap Larshen Yunus.
Ketua DPD KNPI tingkat Provinsi Termuda se-Indonesia mencontohkan yang dilakukan PT Merauke. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Serosa, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Modusnya masih sama dengan yang lain, yakni membungkus dengan istilah Kelompok Tani ataupun Koperasi yang bernama Koperasi Guna Karya Sejahtera (KGKS).
