InfoSAWIT, BENGKULU – Lantaran belum berdampak signifikan, Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) mendesak pemerintah guna menetapkan aturan bahwa cangkang sawit menjadi nilai tambah pada penjualan tandan buah segar (TBS) sawit yang dijual petani.
Kendati aturan tersebut sudah diberlakukan, hanya saja indeks K pada penambahan cangkang sawit dalam struktur penetapan harga TBS tidak berdampak signifikan. Sebab, harga TBS di sejumlah daerah di provinsi Bengkulu saat ini berada di bawah Rp2.000/Kg.
Selain itu patut disayangkan bahwa aktivitas ekspor komoditas cangkang sawit di daerah tidak berdampak pada harga pembelian TBS sawit milik petani. Menurut Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu Edy Masyhuri, pemerintah mestinya tidak bangga terhadap aktivitas ekspor cangkang mengingat ada hak petani sawit yang tidak terpenuhi dalam pembelian TBS sawit ini.
BACA JUGA: Laba Bersih Triputra Agro Persada Melorot 66 Persen di Kuartal-I 2023
“Berlarutnya harga murah pembelian TBS sawit milik petani membuat kami menyayangkan langkah Pemerintah. Ada hak petani yang tidak terpenuhi dalam indeks penetapan harga,” kata Masyhuri, seperti dilansir InfoSAWIT dari RRI, Senin (1/5/23).
Menurutnya petinggi yang bangga dengan ekspor cangkang sawit adalah perampokan yang dilegalkan. Sebab dalam Permentan Permentan 1/2018 disebutkan bahwa kelebihan cangkang sebagai bahan bakar pabrik adalah milik petani sawit.
“Namun nyatanya selama ini kelebihan cangkang sawit justru dikuasai pabrik sedangkan TBS-nya tetap dihargai rendah,” kata Edy Masyhuri.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalbar Periode IV-April 2023 Turun Rp 66/Kg, Cek Harganya..
Lebih lanjut Edy Masyhuri mengungkapkan, pada setiap penetapan harga jual TBS sawit indeks K di Bengkulu selalu rendah yakni hanya di angka 70. Sementara provinsi lain seperti Sumatera Utara dan Riau berkisar di angka 85-90.
“Itu artinya di Bengkulu terjadi inefisiensi dengan biaya produksi mahal atau ada pembohongan publik dalam entri data perhitungan harga TBS,” katanya. (T2)
