InfoSAWT, SURABAYA – Industri sawit Indonesia terus berkembang, menjadi pemain utama dengan produksi mencapai 52 juta ton minyak sawit mentah (CPO), serta melibatkan 16,2 juta tenaga kerja. Dari jumlah ini, 40 persen digunakan untuk pasar domestik, memenuhi kebutuhan pangan, sementara 60 persen diekspor ke berbagai belahan dunia. Dalam konteks ekonomi nasional, ekspor sawit menyumbang sekitar 10,20 persen, bernilai 29,66 miliar dolar, menjadikan kelapa sawit sebagai sektor vital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Pada saat ini, Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 35 persen di pasar sawit global dan diharapkan terus meningkat. Meskipun demikian, ada serangkaian masalah yang perlu diatasi, termasuk persyaratan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi atau yang kerap dikenal dengan kebijakan EUDR.
Diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melalui misi bersama pemerintah Indonesia dan Malaysia ke Brussel.
BACA JUGA: Geopolitik Dunia Untungkan Minyak Sawit
Lantas membentuk gugus tugas (joint task force), yang pada pertemuan pertama telah menghasilkan workprint diantaranya pertama, petani harus masuk dalam rantai pasok, kedua memastikan skim sustainability yang sudah ada yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) bisa di Terima EU.
“Kita perlu diskusi untuk menjamin di pasar bahwa skim sustainable yang sudah berjalan bisa diterima Uni Eropa,” kata Musdhalifah, saat memberikan sambutan pada pada kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia 2023 (PERISAI 2023) dengan tema “Reinforcing Palm Oil Industry in Combating Global Challenges through Technological Innovation” di The Westin Surabaya, dihadiri InfoSAWIT, Rabu (25/10/2023).
Lantas ketiga, kata Musdhalifah mengenai penerapan traceability (ketelusuran), ini juga perlu dilakukan diskusi lantaran sekitar 40% areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola petani, serta keempat mengenai pemanfaat sumberdaya alam yang ramah lingkungan. “Kami akan infokan ke parlemen uni Eropa supaya tidak menjadi hambatan produk kita di pasar Eropa. Semua kalau bisa terkomunikasikan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA: Industri Sawit Didorong Jadi Model Pembangunan Berkelanjutan Menuju 2030
Selanjutnya tercatat gugus tugas EUDR itu akan kembali melakukan rapat kedua pada 12 Desember 2023.
