InfoSAWIT, JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan membela sektor sawit dan nikel ore Indonesia di hadapan Parlemen Eropa. Diskriminasi yang selama ini dialami oleh Indonesia melalui Diplomasi Parlemen Uni Eropa (UE) menjadi sorotan utama dalam upaya perlindungan sektor ekonomi nasional.
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menyatakan komitmen mereka untuk mendengarkan aspirasi dan informasi langsung dari para pelaku industri sawit dan penambang nikel Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah menerima audiensi dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Kita berharap ada masukan-masukan informasi dan aspirasi langsung dari para pelaku pengusaha sawit, petani sawit, maupun dari penambang nikel. Sehingga kami tahu positioning-nya, karena kita ketahui bahwa Uni Eropa melalui Parlemen Eropa ini melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak kita baik dalam kelapa sawit maupun nikel,” ujar Fadli.
BACA JUGA: Mahasiswa ITSI Berpartisipasi dalam Temu Nasional Petani Kelapa Sawit
Dalam upaya mendapatkan output yang lebih detail terkait permasalahan sawit dan nikel ore, Fadli mengusulkan kepada APNI dan GAPKI untuk menyusun white paper. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar data yang kuat untuk mendukung perjuangan BKSAP DPR RI di tingkat internasional.
“Kita ingin menduduki masalah ini dengan output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa. Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi Parlemen,” tandas Fadli.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa melalui white paper, BKSAP DPR RI akan membawa aspirasi Indonesia kepada Parlemen Eropa. Dokumen tersebut diharapkan dapat mematahkan dalih Uni Eropa terhadap produk Indonesia yang dituduh mengandung deforestasi pada komoditas unggulan.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Masih Withdraw Pada Rabu (6/12), Penawaran Tertinggi Rp 10.900/Kg
“Output-nya punya positioning ini, posisi Indonesia dibawa nanti oleh Parlemen kita, oleh delegasi Indonesia, delegasi BKSAP kita sampaikan ini kepada Parlemen Eropa. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu mana yang memang mempunyai dasar yang kuat atau mereka tidak mempunyai dasar,” pungkas Fadli.
Dengan langkah-langkah konkret seperti audiensi dan penyusunan white paper, BKSAP DPR RI berharap dapat membangun argumentasi yang solid untuk melawan diskriminasi terhadap sektor sawit dan nikel Indonesia di tingkat internasional. (T2)
