InfoSAWIT, JAKARTA – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20 juta hektare demi mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional mendapat perhatian serius dari anggota Komisi IV DPR RI, Slamet. Ia menegaskan bahwa program ini harus dirancang dengan matang berdasarkan kajian komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
Menurut KLHK, sekitar 1,1 juta hektare lahan hutan yang direncanakan akan dialihfungsikan berpotensi menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun. Langkah ini disebut sebagai bagian dari perluasan program food estate hingga tingkat desa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski mendukung visi pemerintah, Slamet mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini harus dilakukan dengan terukur dan mempertimbangkan berbagai risiko, seperti konflik lahan dan kerusakan lingkungan. “Saya sangat mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, saya meminta Kementerian Kehutanan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang terukur, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip InfoSAWIT, Minggu (12/1/2025).
Slamet juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dalam menjalankan program ini. Ia memperingatkan bahwa kerusakan hutan dapat berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian, yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan ketahanan pangan itu sendiri.
“Kementerian Kehutanan jangan ikut latah dan salah kaprah. Kontribusi kementerian ini dalam mendukung swasembada pangan harus memastikan bahwa hutan tetap utuh dan lestari. Jika hutan rusak, ketersediaan air untuk produksi pertanian bisa terganggu,” tegas Slamet, politisi dari Fraksi PKS.
Lebih lanjut, Slamet mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan penggunaan lahan non-produktif di luar kawasan hutan untuk mendukung program swasembada pangan. Ia menilai optimalisasi lahan yang terbengkalai di luar kawasan hutan merupakan solusi yang lebih berkelanjutan.
BACA JUGA: Serapan Karbon Sawit Dianggap Tak Sebanding GRK yang Dihasilkan dari Perluasan Perkebunan Sawit
“Hutan adalah aset penting untuk keberlanjutan sumber daya alam kita. Masih banyak lahan di luar kawasan hutan yang tidak produktif dan terbengkalai yang bisa dioptimalkan untuk mendukung produksi pangan,” tutupnya.
Program alih fungsi hutan ini terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Pemerintah diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan pangan dan pelestarian lingkungan, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia di masa depan. (T2)