Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sektor sawit rakyat bagi perekonomian nasional. Sekitar 3,6 juta orang bekerja langsung di kebun sawit milik petani di desa-desa, sementara sawit menjadi sumber devisa negara hingga Rp300 triliun per tahun.
“Kalau petani mendapatkan akses untuk sertifikasi ISPO, kita bisa dorong produktivitas, kelola lingkungan lebih baik, dan pada akhirnya tingkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Sosialisasi ini menandai langkah awal dari implementasi Perpres No. 16 Tahun 2025. Pemerintah diharapkan segera merumuskan mekanisme akses dana dari BPDPKS agar proses sertifikasi ISPO bisa segera menjangkau petani sawit di seluruh Indonesia. Tanpa itu, cita-cita sawit berkelanjutan hanya akan tinggal di atas kertas. (T2)
