InfoSAWIT, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO guna memperkuat pelaksanaan teknis dan administratif dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang dinilai belum berjalan optimal. Usulan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat, dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) dihadiri InfoSAWIT di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Menurut Azis, struktur Komite ISPO yang baru — di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian langsung menjabat sebagai Ketua — tidak lagi memiliki Dewan Pengarah seperti sebelumnya. Hal ini, menurutnya, justru menyulitkan koordinasi di tingkat pelaksana teknis.
“Dengan adanya Pelaksana Harian, tugas-tugas administratif dan teknis bisa lebih fokus ditangani setiap hari. Ini akan membantu percepatan capaian sertifikasi ISPO,” kata Azis.
BACA JUGA: Menemani Langkah Pagi Pemanen Sawit: Kisah Pendampingan dari Agrinas, Langsung di Kebun Kalsel
Capaian ISPO Masih Rendah
Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan, baru sekitar 100 ribu hektare kebun rakyat yang bersertifikat ISPO, dari total sekitar 6,94 juta hektare kebun rakyat yang ada. Masalah legalitas lahan menjadi hambatan utama. Banyak petani belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
“Dari hampir 7 juta hektare, yang punya dokumen lengkap mungkin hanya sekitar 980 ribu hektare. Sisanya bagaimana? Ini masalah serius,” ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada perusahaan besar. Banyak perusahaan sawit belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), yang juga menjadi syarat utama sertifikasi ISPO. “Banyak perusahaan masih dalam proses penyelesaian HGU. Ini juga ancaman serius bagi kelulusan ISPO mereka,” tambah Azis.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 4–10 Juni 2025 Turun Rp45,41 per Kg
Meski begitu, GAPKI tetap berkomitmen mencapai target 100 persen ISPO. Hingga Juni lalu, dari 1.177 anggota GAPKI, sebanyak 687 perusahaan atau sekitar 58 persen telah mengantongi sertifikasi ISPO, mencakup lahan seluas 3,6 juta hektare.
Sebagai bentuk komitmen, GAPKI membentuk bidang khusus yang menangani ISPO dan kemitraan dengan pekebun. GAPKI juga menjalankan berbagai inisiatif seperti Klinik ISPO di 15 provinsi, pelatihan auditor, serta kegiatan edukasi dan advokasi ISPO dalam forum nasional dan internasional, termasuk saat Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali.
