InfoSAWIT, JAKARTA – Munculnya regulasi bebas deforestasi Uni Eropa atau tren dikenal EUDR, menuntut sejumlah negara produsen komoditas membangun sistem informasi yang transparan. Bagi pemerintah Indonesia, Dasbor Nasional menjadi pilihan, dalam memenuhi tuntutan tersebut
Pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Diah Y. Suradiredja dari Tim Nasional Dasbor Informasi dan Data Komoditi Berkelanjutan membuka pembicaraan dengan napas panjang. Ia mengingatkan hadirin bahwa upaya Indonesia membangun sistem data komoditas nasional bukanlah langkah reaktif terhadap regulasi Uni Eropa seperti EUDR, melainkan perjalanan panjang yang sudah dimulai sejak 2019, bahkan sebelum istilah Green Deal menggema di panggung internasional.
“Ini bukan hanya untuk EUDR,” ujar Diah. “Kita bicara tentang semua regulasi global yang sekarang menuntut ketelusuran dan keberlanjutan dari komoditas yang kita ekspor ke dunia.”
BACA JUGA: Satgas PKH Kuasai Kembali 3,3 Juta Hektare Hutan Negara dari Sawit dan Tambang Ilegal
Indonesia, katanya, telah merasakan urgensi itu sejak lama. Dari diskusi-diskusi lintas kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, lahirlah tekad untuk membangun satu sistem terpadu—satu ekosistem data nasional—yang bisa menjamin bahwa setiap komoditas ekspor Indonesia dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, legalitasnya, hingga status keberlanjutannya.
Tantangannya? Tidak sedikit. “Data kita tersebar, tidak sinkron, struktur pencatatan berbeda-beda. Bahkan antara BPS dan pencatatan di lapangan bisa berbeda jauh,” terang Diah saat menjadi pembicara pada acara diskusi yang dihadiri InfoSAWIT, akhir Maret 2025 lalu. Ia pula menyebutkan bahwa banyak organisasi seperti World Resources Institute (WRI) dan World Wildlife Fund (WWF) pun menggunakan pendekatan data yang sangat beragam di tingkat akar rumput. Biaya pencatatan, minimnya koordinasi, hingga belum terintegrasinya sistem antar kementerian menjadi penghalang besar.
Namun, dari tantangan itulah solusi lahir. Indonesia membentuk ekosistem yang disebut Joint Task Force—satu konsorsium nasional tempat semua kementerian menjadi bagian dari delegasi yang menyusun dan membangun Dasbor Nasional Komoditi Berkelanjutan.
Dasbor ini bukan sekadar kumpulan angka. Ia menyimpan data geolokasi, dokumen legalitas, hingga riwayat transaksi setiap produk ekspor. “Setiap titik koordinat, overlay tutupan hutan, sampai nama petani—semuanya akan muncul di sini,” jelas Diah. Sistem ini bahkan didukung teknologi blockchain untuk memastikan keandalan dan keamanan pertukaran data.
Ke depan, otoritas dan operator dari negara-negara pembeli bisa langsung mengakses data dari Dasbor Nasional. Bukan hanya melihat titik asal komoditas, tapi juga memverifikasi bahwa produk tersebut tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi ilegal. Dengan sistem ini, pemerintah Indonesia ingin menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sejajar di pasar global, dengan transparansi dan integritas.
“Ini bukan hanya soal teknologi,” pungkas Diah. “Ini tentang keberanian kita membangun sistem yang melindungi data kita sendiri, melindungi petani kita, dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.” (T2)
Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT edisi Juni 2025
