InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menahan 50% Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama satu tahun digadang-gadang sebagai langkah strategis menjaga cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Di atas kertas, alasan itu terdengar masuk akal. Namun di lapangan, kebijakan ini berpotensi menjadi jurang yang memisahkan kepentingan stabilitas makro dengan kenyataan sektor riil—terutama industri sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah.
Persoalannya bukan semata pada tujuan kebijakan DHE, melainkan pada cara dan waktu penerapannya. Sawit bukan industri yang bisa menunggu. Perputaran kas di sektor ini cepat, margin usaha relatif tipis, dan seluruh rantai pasoknya bergantung pada kelancaran arus kas. Industri ini juga bukan hanya soal eksportir dan korporasi besar, melainkan ekosistem luas yang melibatkan buruh, pemasok buah, pedagang perantara, pabrik, hingga jutaan petani sawit skala kecil.
Ketika separuh hasil ekspor “dikunci” negara selama satu tahun, likuiditas eksportir otomatis terbatas. Artinya, eksportir sawit sebenarnya memiliki uang dari transaksi global, tetapi tidak bisa menggunakannya secara leluasa sebagai modal kerja: membeli CPO, membayar Tandan Buah Segar (TBS), membayar upah buruh, belanja sarana produksi pertanian, hingga mendukung pembiayaan peremajaan.
BACA JUGA: Jawab Stagnasi Produktivitas, GAPKI Perkuat Teknologi Penyerbukan dan Dorong Berbagai Inovasi
Dalam kondisi modal kerja yang tertekan, eksportir tidak punya banyak pilihan. Untuk bertahan, mereka akan menekan harga beli CPO dalam rantai pasok dari pabrik, mengurangi volume pembelian, atau pada skenario terburuk—menghentikan uang muka kepada pemasok. Tekanan itu tidak berhenti di ruang rapat perusahaan. Ia akan menjalar turun seperti gelombang yang menghantam lapisan paling rentan.
Pabrik pengolahan TBS, yang harus tetap beroperasi dengan beban biaya tinggi, akan meneruskan tekanan tersebut dengan menurunkan harga beli TBS dari pemasok dan petani. Pemasok buah menghadapi risiko telat bayar dari pabrik dan akhirnya menekan harga beli TBS dari petani sawit di desa. Rantai ini hampir selalu berakhir di titik paling bawah: petani kecil, yang jumlahnya mencapai sekitar 3,5 juta orang.
Merekalah pihak yang paling lemah dan paling minim perlindungan. Dalam satu abad industri sawit tumbuh di Indonesia, petani kecil kerap menjadi kelompok yang paling mudah menanggung dampak kebijakan, namun paling jarang mendapat jaminan.
BACA JUGA: Deforestasi Tak Selalu Identik Sawit: Prof Yanto Santosa Jelaskan Akar Masalahnya
Lebih jauh, kebijakan DHE ini memperlihatkan cara pandang negara yang kurang tepat dalam melihat sektor sawit. DHE ditempatkan sebagai kewajiban, bukan insentif. Kepatuhan dipaksa terbentuk lewat pembatasan administratif dan potensi sanksi, tanpa imbal balik yang sepadan terhadap beban yang harus ditanggung pelaku usaha—terutama aktor kecil di lapangan.
Yang perlu dikhawatirkan, negara tidak sepenuhnya membaca risiko yang muncul di akar rumput, padahal petani dan buruh kerap disebut sebagai kelompok yang harus menjadi subyek utama pembangunan. Ketika kebijakan dijalankan dengan logika paksaan, dampaknya hampir selalu sama: tekanan akan didistribusikan ke mata rantai paling lemah, yakni petani sawit.
Kita juga harus jujur melihat bahwa kebijakan DHE ini tidak hadir dalam ruang hampa. Sawit saat ini sedang memikul beban berlapis.
BACA JUGA: Ekspor Kedelai Brasil Diproyeksi Turun 3% pada 2026, Stok Akhir Melonjak Tajam
Rencana kenaikan pungutan ekspor, misalnya, berpotensi semakin mencekik harga di tingkat hulu. Di sisi lain, konflik legalitas lahan sawit di dalam kawasan hutan memunculkan penyitaan kebun, ketidakpastian usaha, hingga relokasi warga. Ancaman denda yang bisa mencapai Rp25 juta per hektare menjadi momok lain—angka yang bagi banyak petani kecil nilainya jauh melampaui kemampuan ekonomi mereka. Sementara itu, pabrik pengolahan yang kekurangan pasokan bahan baku juga menghadapi risiko operasional, bahkan terancam gulung tikar.
Bagi pelaku sawit di lapangan, seluruh kebijakan ini bukan sekadar “aturan baru” yang bisa disesuaikan perlahan. Ini adalah tekanan nyata terhadap keberlangsungan ekosistem industri sawit.
Sayangnya, di desa, petani kecil tetap bekerja seperti biasa: memanen, memupuk, membersihkan kebun—sering kali tanpa mengetahui apakah harga TBS besok akan jatuh lagi, atau apakah akses mereka terhadap pasar akan semakin sempit.
