InfoSAWIT, JAKARTA – Di balik angka-angka fantastis tentang produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia—46,5 juta metrik ton pada 2024, menyumbang 58% dari produksi global—terdapat cerita-cerita sunyi dari ladang-ladang hijau di Kalimantan Barat. Provinsi yang menyumbang luas kebun sawit hampir 1,5 juta hektare ini, menyimpan dua sisi mata uang: kemakmuran ekonomi dan potret ketimpangan nasib para pekerja sawit.
Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), Try Harysantoso, melihat potensi besar Kalimantan Barat sebagai lokomotif sawit nasional. Namun ia mengingatkan, bahwa di balik peluang ekonomi itu, hak-hak dasar pekerja sawit juga harus dijaga.
Menurutnya, bekerja di kebun sawit bukan hanya soal memetik tandan buah segar, tapi juga soal bagaimana para pekerja dilindungi—dari hak atas upah layak, waktu kerja manusiawi, hingga akses kesehatan dan keselamatan kerja.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 23-29 April 2025 Tertinggi Rp 3.611,32 per kg
Cerita yang lebih keras datang dari lapangan. Agus Sutomo, Direktur Eksekutif Lembaga Teraju Indonesia—akrab disapa Bung Tomo—menyuarakan suara-suara yang sering terpendam. “Banyak pekerja masih berstatus Buruh Harian Lepas (BHL), tanpa jaminan kesehatan, tanpa THR, tanpa pesangon saat diberhentikan,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (23/4/2025).
Lebih lanjut Ia menjelaskan bagaimana status itu menjadikan pekerja berada dalam posisi yang sangat rentan, bahkan untuk sekadar bersuara pun mereka khawatir kehilangan pekerjaan.
Kisah menjadi semakin menyentuh ketika menyangkut pekerja perempuan. Mereka kerap dihadapkan pada risiko paparan bahan kimia berbahaya tanpa Alat Pelindung Diri (APD), minimnya akses cuti haid dan melahirkan, serta ancaman pelecehan yang kerap dibungkam dengan ancaman mutasi atau pemutusan kerja.
Melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Hermanus, tidak menampik bahwa persoalan itu nyata. Dari 438 perkebunan sawit di 12 kabupaten/kota, masih banyak yang belum patuh pada norma kerja dan standar keselamatan kerja. “Kami melakukan pembinaan dan pengawasan. Tapi tentu tidak bisa sendiri. Perlu sinergi,” ujarnya.
Sementara itu, Yayasan IJMI menargetkan perlindungan terhadap lebih dari 15 juta orang rentan di Indonesia hingga 2030. Upaya mereka tidak hanya dalam bentuk advokasi hukum, tetapi juga edukasi dan pembangunan sistem pelaporan yang aman dan mudah dijangkau para pekerja.
Cerita getir lainnya datang saat cuaca buruk menerjang kebun-kebun sawit, menyebabkan banjir. Tapi pekerjaan tak boleh berhenti. “Kalau tidak kerja, tidak dibayar,” tutur Bung Tomo. Banyak dari para pekerja ini berasal dari komunitas adat atau datang dari wilayah timur Indonesia, seperti Ambon, NTT, dan juga dari Lombok hingga Nias. Harapan yang dibawa dari kampung halaman tak jarang berujung kecewa ketika kenyataan di lapangan jauh dari janji-janji awal.
BACA JUGA: Di Balik Perkembangan Industri Sawit Kalbar, Suara Buruh Minta Didengar
Di tengah semua itu, harapan tetap menyala. Dengan rekrutmen yang transparan, kontrak kerja yang adil, serta lingkungan kerja yang aman, para pekerja sawit tidak hanya menjadi roda ekonomi—mereka bisa menjadi motor penggerak masa depan bangsa.
Karena sesungguhnya, keberhasilan industri sawit tak hanya diukur dari tonase ekspor atau besarnya pemasukan negara, tapi juga dari seberapa sejahtera dan berdayanya mereka yang setiap hari bekerja di bawah terik matahari, menapaki jalur becek, demi menyambung hidup dari pohon-pohon sawit yang menjulang tinggi.
Kini saatnya kita mendengar kisah mereka, bukan sebagai angka dalam statistik, tapi sebagai manusia yang layak diperjuangkan hak dan martabatnya. Sebab ketika pekerja sawit berdaya, Indonesia pun ikut berjaya. (T2)
