InfoSAWIT, JAKARTA – Harga minyak sawit yang terus melambung tinggi bukan lagi menjadi peruntungan bagi pelaku sawit, Indonesia semestinya menjadi pemegang kendali harga. Dipihak lain produktivitas dihadapkan pada situasi yang kurang memuaskan. Sektor sawit membutuhkan tata kelola yang baik.
Dalam sebuah diskusi baru-baru ini, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi industri kelapa sawit di Indonesia. Ia menyinggung anomali harga sawit di pasar global, produktivitas yang menurun, serta lemahnya pengelolaan yang menyebabkan kerugian signifikan bagi Indonesia, negara produsen terbesar di dunia.
Menurut Sahat, harga minyak sawit global saat ini mencapai US$ 1.390 per ton, sedangkan harga domestik hanya US$ 1.328 per ton. Kondisi ini dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia karena pengelolaan harga sepenuhnya berada di tangan para pialang di bursa saham global, bukan oleh otoritas dalam negeri. “Indonesia sebagai produsen sawit terbesar justru tidak memiliki kendali atas harga pasar global. Ini adalah kelemahan serius yang harus segera diatasi,” tegas Sahat.
BACA JUGA: Sawit Tancap Gas di Maret 2025, Produksi dan Ekspor Meroket, Pasar Eropa dan Amerika Menggeliat
Sahat juga menyinggung produktivitas minyak sawit yang terus menurun. Pada 2022, produktivitas dunia masih berada di angka 4,8 ton CPO per hektare per tahun, namun diperkirakan akan turun menjadi 4,1 ton CPO pada 2024. Di Indonesia, produktivitas bahkan lebih rendah, yakni 3,6 ton CPO pada 2023 dan diprediksi akan terus menurun.
Ia menyebut lambannya proses replanting sebagai salah satu faktor utama. Replanting yang seharusnya dilakukan setiap tahun hanya mencapai 8,8 juta pohon, jauh di bawah kebutuhan ideal. “Jika ini tidak segera diperbaiki, maka kerugian bagi sektor sawit Indonesia bisa mencapai Rp300 triliun,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sahat memaparkan persoalan tata kelola kawasan hutan yang belum tuntas. Sebanyak 3,3 juta ha lahan sawit disebut berada di kawasan yang statusnya tidak jelas. “Ini harus segera diselesaikan. Jika kawasan hutan tidak dibereskan, bagaimana bisa kita membangun tata kelola sawit yang baik?” katanya.
BACA JUGA: Ada Regulasi Tumpang Tindih, Bumita Agri Tetap Optimistis Jalankan Bisnis Berkelanjutan
Ia juga menyinggung perlunya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. “Pemerintah jangan terlalu banyak ikut campur dalam teknis pengelolaan sawit, tetapi fokus pada kebijakan strategis seperti yang dilakukan negara tetangga, Malaysia,” ujar Sahat. (T2)
Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT Edisi April 2025
