Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengungkapkan sejumlah capaian penting selama lima tahun terakhir. Salah satunya, 77 kampung dan dua kelurahan di Berau berhasil menerima dana dari Bank Dunia melalui program Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF–CF) senilai Rp349 juta per kampung, ditambah dukungan pendanaan untuk 15 kelompok masyarakat hutan sebesar Rp50–70 juta.
Selain itu, 31 kelompok masyarakat telah memperoleh hak kelola Perhutanan Sosial seluas 106 ribu hektare—luasan terbesar di Kalimantan Timur. Atas capaian tersebut, Berau meraih predikat kabupaten terbaik dalam mendukung program Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2025.
Melalui Akademi SIGAP, masyarakat lokal juga didampingi untuk mengembangkan produk bernilai tambah dari komoditas lestari seperti cokelat batangan, amplang, terasi, ikan kering, udang kering, rotan, hingga batik mangrove.
BACA JUGA: SIMP Tegaskan Legalitas Lahan Sawit, Klarifikasi Isu Kepemilikan dalam Kawasan Hutan
Di sektor kelautan, terbentuknya UPTD KKP3K-KDPS (Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya) menjadi capaian penting dalam tata kelola kawasan konservasi. YKAN kini mendorong unit tersebut bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar memiliki sumber pendanaan berkelanjutan.
YKAN juga aktif merestorasi 200 hektare lahan mangrove rusak dengan model Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE)—yakni pendekatan akuakultur berkelanjutan yang memadukan restorasi hidrologi dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami bangga dapat terus mendampingi Kabupaten Berau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang masa depan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Herlina. (T2)
