InfoSAWIT, JAKARTA – Di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan krisis pangan-energi, Indonesia justru memiliki kekuatan strategis yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, kelapa sawit. Lebih dari sekadar komoditas ekspor, sawit berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi hijau menuju visi besar Indonesia Emas 2045
Kelapa sawit bukanlah sekadar komoditas ekspor. Lebih dari itu, ia telah menjelma menjadi kekuatan strategis nasional. Selama lebih dari 115 tahun dikembangkan secara komersial di Indonesia, sawit terbukti menjadi andalan dalam menyokong perekonomian, membuka lapangan kerja, serta menjadi penopang devisa negara. Kini, saat Indonesia bersiap menuju visi besar Indonesia Emas 2045, kelapa sawit punya peran kunci untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi yang berkelanjutan.
Secara faktual, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia. Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, produksi CPO nasional pada 2023 mencapai 47,6 juta ton. Sekitar 60% kebutuhan CPO global disuplai dari Indonesia. Ini bukan angka kecil. Ini adalah kekuatan geopolitik yang semestinya dikelola secara strategis—bukan hanya untuk ekspor, tapi juga sebagai fondasi ketahanan energi dan pangan nasional.
Langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang menginisiasi pendirian PT Agrinas Palma sebagai BUMN pengelola aset kebun sawit nasional patut diapresiasi. Perusahaan ini akan mengelola lahan sawit seluas hampir satu juta hektare, hasil sitaan negara dari perkara korupsi Grup Duta Palma. Alih-alih dibiarkan mangkrak, aset ini dihidupkan kembali untuk menjadi sumber daya produktif. Dengan demikian, negara mengambil alih kendali atas komoditas strategis yang sebelumnya dikuasai swasta, sembari membuka jalan baru menuju kedaulatan ekonomi.
Namun, modal lahan saja tidak cukup. PT Agrinas Palma harus menjadi pionir dalam hilirisasi sawit. Dalam konteks ini, pengembangan industri pangan dan energi berbasis sawit menjadi langkah strategis. CPO bisa diolah menjadi biodiesel—yang kini sudah mencapai campuran B35, dan menuju B50—serta bahan baku oleokimia, kosmetik, hingga pangan. Diversifikasi ini bukan hanya soal nilai tambah, tapi juga soal ketahanan nasional menghadapi gejolak global.
Kita tahu, konflik geopolitik dan krisis iklim telah mengganggu rantai pasok minyak nabati dunia. Produksi minyak kedelai di Argentina menurun akibat kekeringan. Perang Ukraina-Rusia memukul ekspor minyak bunga matahari. Dalam kondisi seperti ini, dunia butuh pasokan yang stabil. Dan Indonesia punya peluang besar untuk mengambil peran itu, bukan hanya sebagai pemasok, tetapi sebagai pelaku industri yang bernilai tinggi.
BACA JUGA: Kementan Apresiasi Industri Sawit Menuju Era Digital dan Keberlanjutan
Namun untuk itu, kita butuh kepastian hukum dan regulasi yang mendukung. Sayangnya, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) masih menyisakan ketidakpastian di sektor perkebunan. Banyak perusahaan sawit, baik skala besar maupun petani, masih bergulat dengan persoalan legalitas lahan, tumpang tindih izin, dan lambannya penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, HGU adalah dokumen krusial yang menentukan keberlangsungan usaha kebun sawit.
Jika pemerintah ingin mendorong investasi dan pengelolaan sawit yang lebih baik, maka kepastian hukum harus menjadi prioritas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran masa lalu harus tetap dijalankan, namun tidak dengan pendekatan represif semata. Perusahaan dan petani yang ingin patuh harus diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan legalitas secara terukur dan adil. Pemerintah harus menjadi fasilitator penyelesaian, bukan sekadar penghukum.
