InfoSAWIT, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa pendaftaran program Beasiswa Sawit 2025 yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 031/EX/SPKS/V/2025 yang dikirimkan pada 31 Mei 2025.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program beasiswa tahun ini yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Program ini ditujukan untuk anak-anak petani dan pekerja sektor sawit dengan menyediakan beasiswa pendidikan tinggi vokasi (D1, D2, D3, dan D4) serta akademik (S1) di bidang perkebunan kelapa sawit.
“Tahun ini kuota beasiswa meningkat dari 3.000 menjadi 4.000 peserta, dan diselenggarakan di 41 kampus terbaik di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mencetak generasi muda sawit yang unggul dan berdaya saing,” kata Sabarudin dalam keterangannya diterima InfoSAWIT, Sabtu (31/5/2025).
BACA JUGA: Sawit Tancap Gas di Maret 2025, Produksi dan Ekspor Meroket, Pasar Eropa dan Amerika Menggeliat
Meski demikian, SPKS menilai waktu pelaksanaan seleksi yang berlangsung dari 16 hingga 31 Mei 2025 terlalu singkat. Oleh karena itu, organisasi ini meminta agar masa seleksi diperpanjang guna memberikan kesempatan lebih luas kepada calon penerima, terutama dari pelosok desa sawit yang belum sempat menyelesaikan proses pendaftaran.
“Kami menerima laporan dari berbagai daerah bahwa masih banyak anak-anak petani dan buruh sawit yang belum tuntas melakukan pendaftaran. Jika waktu pendaftaran diperpanjang, ini akan membantu menjangkau mereka secara lebih merata,” ujarnya.
Saat ini, SPKS juga tengah mempersiapkan anak-anak dari anggota mereka untuk mendaftar dan aktif mensosialisasikan program ini di 22 kabupaten dan 10 provinsi. Sosialisasi ini penting agar informasi beasiswa dapat menjangkau seluruh komunitas petani sawit, sekaligus membantu memahami persyaratan dan proses pendaftaran yang berlaku.
Selain perpanjangan waktu, SPKS juga mengusulkan agar alokasi kuota beasiswa dapat didistribusikan secara merata per provinsi. Menurut Sabarudin, kebijakan tersebut penting agar setiap daerah penghasil sawit dapat memiliki generasi muda yang terdidik dan siap memperkuat industri sawit berkelanjutan di wilayah masing-masing.
“Ini bagian dari upaya memperkuat masa depan industri sawit Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap usulan ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait,” tutupnya. (T2)
