InfoSAWIT, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bertujuan untuk melindungi harga tandan buah segar (TBS) sawit petani. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai keluhan petani sawit yang selama ini merasakan ketimpangan dalam mekanisme penetapan harga.
Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dalam Workshop Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit yang digelar DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumbar, dengan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh. Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani,” ujar Vasko dengan lantang di hadapan para peserta yang terdiri dari petani dan perwakilan lembaga terkait.
Vasko menjelaskan bahwa selama kunjungan ke berbagai wilayah perkebunan di Sumbar, dirinya banyak menerima masukan langsung dari petani. Berbagai keluhan, khususnya menyangkut transparansi perusahaan dalam membuka data invoice—yang menjadi dasar penetapan harga TBS—masih menjadi ganjalan serius.
“Transparansi perusahaan terhadap invoice masih sangat minim. Padahal, itu penting untuk menentukan harga TBS yang adil. Kami sudah beri peringatan, namun pengawasan lebih besar masih berada di level kabupaten/kota,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Vasko menyampaikan bahwa Pemprov saat ini tengah mengkaji penyusunan Pergub yang mengatur mekanisme penetapan harga sawit agar tidak berat sebelah. Tujuannya adalah memastikan petani terlindungi secara regulasi.
BACA JUGA: Sri Mulyani Lantik Pengurus Baru BPDP, Berikut Susunannya
“Kita sedang kaji Pergub agar penetapan harga tidak berpihak hanya pada salah satu pihak. Petani harus punya kepastian dan perlindungan hukum,” tegasnya.
Ia juga berharap keberadaan APKASINDO dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit. Menurutnya, keberhasilan Sumbar dalam menjaga harga sawit tetap tinggi di tingkat nasional merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara petani dan pemerintah.
