Apakah pembayaran kepada petani menjadi lebih cepat?, Apakah harga TBS membaik di bawah DSI?, Apakah biaya transaksi menurun?, Apakah ekspor menjadi lebih efisien?
Apakah rente dan korupsi benar-benar berkurang?, Program sebesar ini tidak boleh berjalan tanpa indikator keberhasilan yang jelas.
Pengalaman MBG layak menjadi pelajaran. Jika ukuran keberhasilan hanya berhenti pada jumlah dapur atau piring yang tersedia, sementara kondisi anak tidak pernah benar-benar diukur sebelum dan sesudah program berjalan, maka yang tercipta hanyalah ilusi capaian administratif.
Petani sawit justru memiliki KPI mereka sendiri—sederhana, tetapi nyata. Mereka mencatat harga TBS sebelum DSI hadir, merujuk pada harga CPO per 19 Mei. Pertanyaannya, apakah DSI mampu mengubah kondisi itu menjadi lebih baik?
BACA JUGA: Hadapi Ganoderma, BRIN Perkuat Inovasi Benih dan Teknologi Deteksi Sawit
Jika jawabannya tidak jelas, maka publik berhak khawatir. Sebab sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia menunjukkan bahwa masalah terbesar sering kali bukan terletak pada kurangnya lembaga, melainkan lemahnya kapasitas dan tata kelola lembaga yang sudah ada.
Sawit terlalu penting untuk dipertaruhkan pada asumsi bahwa negara pasti mampu menjalankannya.
Dalam industri yang menopang kehidupan 17 juta orang, kepercayaan tidak dibangun melalui perluasan kewenangan semata. Ia dibangun melalui kapasitas yang terbukti. Jika kapasitas negara ternyata tidak sebanding dengan besarnya mandat yang dibebankan kepada DSI, maka yang akan menanggung akibatnya bukan para perumus kebijakan, melainkan jutaan petani dan buruh yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia.
Jika tidak, maka Harold Laswell dan Thomas R. Dye, bisa jadi benar bahwa kebijakan tanpa rumusan yang jelas adalah kepentingan elit. (*)
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.
