Tata niaga pada penjualan TBS yang begitu panjang menyebabkan kerugian pada petani sawit. Marjilan salah satu petani di Rakit kulim menjelaskan pada tingkat tengkulak selisih harga TBS kelapa sawit dengan penetapan petani sekitar 400 sampai dengan 500 rupiah. Jika ditambah biaya langsir ke tengkulak setiap ton 150 ribu dan biaya panen tiap ton 250 ribu maka pendapatan petani semakin kecil.
Menurut (Papilo et al. 2020) sistem distribusi tersebut petani memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan pedagang atau pengepul dan pabrik sawit sebagai berikut; petani swadaya sebesar 18,6%, pedagang atau pengumpul sebesar 20%, dan pabrik sebesar 28% (minyak sawit mentah dan kernel).
Untuk menguraikan permasalahan tata niaga TBS kelapa sawit perlu percepatan kemitraan antara petani swadaya dan PKS. Pemerintah Kabupaten atau Provinsi mendorong terwujud kemitraan sehingga petani mendapatkan harga sesuai penetapan pemerintah.
Peran NGO dalam penguatan Kelembagaan Petani dan Mendorong Kemitraan
Perkumpulan Karya Serumpun di Kecamatan Batang Gangsal Indragiri Hulu telah mendampingi 22 kelompok tani dan 714 petani yang telah disertifikasi RSPO dengan luas lahan lebih dari 1400 ha. Juliono Direktur Perkumpulan Karya Serumpun menjelaskan mereka telah bermitra dengan PT. Sumber Kencana Indo Palma (SKIP) terkait penjualan TBS petani.
BACA JUGA: BPDPKS Adakan Workshop UKMK Bertema Oleofood Berbahan Sawit di Solo
Keberhasilan Karya Serumpun dalam mendampingi petani tak lepas dari peran serta Widya Erti Indonesia (WEI) yang telah melakukan pemberdayaan sejak tahun 2017. Pendekatan yang digunakan adalah sekolah lapang kelapa sawit (SLKS) dengan melakukan praktik langsung di lapangan. Sehingga petani lebih mudah memahami kendala juga permasalahan di kebun mereka.
Sutoyo projek manager Riau mengatakan bahwa pada tahun 2022 WEI melakukan pemberdayaan di, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan membentuk perkumpulan Tunas Karya Mandiri (TKM) dan Asosiasi Sawit Asosiasi Sawit Gemilang Riau Indragiri (ASAGRI). TKM telah tersertifikasi RSPO pada bulan januari 2024, sedangkan ASAGRI melakukan audit eksternal RSPO pada bulan april 2024. Kedua entitas sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan PKS.
Keberhasilan WEI, Karya Serumpun, ASAGRI dan TKM dalam memberdayakan petani kelapa sawit menjadi bukti bahwa peran NGO penting dalam melakukan percepatan kemitraan petani dengan PKS. Dalam penelitian Hatmaja et al., (2024) menyebutkan peran penting NGO dalam percepatan penetapan harga TBS di Provinsi Riau. NGO berperan penting dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat.
Sutoyo menambahkan pada tahun 2024 WEI melakukan pendampingan di kecamatan Rakit Kulim dan Kecamatan Lirik, dengan target membentuk entitas pada setiap lokasi. Ia berharap dengan terbentuk entitas baru akan mempermudah petani melakukan sertifikasi RSPO dan kemitraan dengan PKS. Selain itu masyarakat lebih mudah juga menjangkau bantuan dari pemerintah khususnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (*)
Penulis: Muhamad Yazid Fauzi / Dosen Pemberdayaan Masyarakat Islam STAI NURUL FALAH.
Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.
